Bisnis.com, JAKARTA -- Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi memenangkan Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024. Paslon yang diusung mayoritas partai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ayah dari Gibran, berhasil unggul di hampir semua hitung cepat alias quick count.
Hitung cepat versi Indikator politik pada Jumat (16/2/2024) pukul 08.30 WIB, Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 58,03%. Sementara itu versi Lembaga Survei Indonesia (LSI), paslon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 57,46%. Poltracking Indonesia bahkan memaparkan data perolehan suara Prabowo-Gibran sebanyak 58,87%.
Adapun dua kompetitornya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud, masing-masing hanya memperoleh suara di kisaran 25% dan 16%-17%.
Potensi kemenangan Prabowo-Gibran yang ditunjukkan dengan data-data quick count tersebut menunjukkan bahwa isu kemunduran demokrasasi yang digaungkan oleh para aktivis dan para guru besar bukan menjadi konsumsi utama akar rumput.
Di sisi lain pengaruh Jokowi, yang ditopang oleh program-program bantuan dan tetek lainnya, juga masih lebih membius masyarakat dibanding serangan-serangan politik dinasti yang cukup kuat ketika Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo usai putusan Mahkamah Konstitusi.
Demokrasi dan Dinasti Politik
Polemik tentang dinasti politik sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negeri jiran bahkan hingga negara-negara maju sekalipun, dinasti politik memang kerap mengambil peluang dari celah sistem demokrasi yang menitikberatkan suara mayoritas.
Baca Juga
Salah satu cerita menarik terjadi di Filipina kurang lebih setahun lalu. Presiden Rodrigo Duterte lengser setelah 6 tahun berkuasa. Rakyat Filipina kemudian menggelar pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.
Pemilu menurut konstitusi Filipina agak unik. Presiden hanya dipilih satu kali untuk satu periode pemerintahan. Setelah itu dia tidak diperkenankan maju lagi sebagai presiden. Apalagi ingin nambah jadi 3 periode. Tidak ada ruang untuk itu di konstitusi Filipina. Selain itu, pemilihan presiden alias pilpres dan pemilihan wakil presiden atau pilwapres berlangsung terpisah.
Aturan itu berbeda dengan di Indonesia. Di sini, seseorang bisa menjadi presiden selama dua periode. Bisa lebih bisa kurang kalau ada perubahan konstitusi. Sementara itu, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden digelar satu paket. Artinya pilpres di Indonesia ya sudah otomatis memilih wakil presiden sekalian.
Rodrigo Duterte sendiri adalah sosok yang penuh kontroversi. Dia memimpin Filipina dengan agak keras. Pada awal pemerintahnya dia melakukan perburuan terhadap para bandar dan pengedar narkoba.
Orang yang terindikasi hingga yang jelas-jelas terkait jaringan narkoba ditangkap. Sebagian langsung dieksekusi. Mayatnya dibuang begitu saja di pinggir jalan, emperan toko atau di tempat-tempat publik. Konon korbannya banyak. Tidak ada angka pasti la wong pemerintah Filipina tidak mengungkap berapa jumlah orang yang dieksekusi selama operasi horor pemerintahan Duterte tersebut.
Cara Duterte memburu bandar narkoba kemudian mengeksekusinya seolah mengembalikan mesin waktu ke tahun-tahun 1980-an. Waktu itu Indonesia masih dipimpin oleh rezim daripadanya Soeharto alias Orde Baru. Orde Baru pernah melakukan perburuan serupa.
Orde Baru menggunakan aparat negara untuk memburu maling, kecu atau preman yang meresahkan masyarakat. Mereka yang apes tidak pernah kembali. Kalau tidak mati di dalam karung ya ditembak. Mayatnya kemudian dibuang di tempat-tempat umum. Tapi itu dulu, hampir 40 tahun yang lalu.
Singkat cerita, tahun 2022 adalah tahun terakhir Duterte memimpin negeri jiran tersebut. Awalnya Duterte ingin maju lagi dalam Pilpres 2022. Namun kali ini bukan sebagai capres melainkan cawapres. Duterte sangat serius dengan niatannya tersebut. Dia hanya mau mundur sebagai cawapres jika anaknya, Sara Duterte-Caprio, maju.
Salah satu alasan mengapa Duterte maju sebagai cawapres adalah ingin memastikan bahwa program-progam utamanya yakni memberantas kriminalitas, narkoba, dan pemberontakan berlanjut. Pokoknya narasi yang diusung oleh Duterte adalah keberlanjutan. Makanya, Duterte memberi pilihan kepada publik Filipina pada waktu itu, dia sendiri yang maju sebagai cawapres atau anaknya.
Setelah proses politik yang cukup alot. Anak Duterte, Sara Duterte-Caprio, akhirnya maju dalam kandidasi Pemilu Filipina. Menariknya, calon presidennya adalah Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr.
Ferdinand Marcos Jr adalah bagian dari masa lalu Filipina. Ayahnya adalah mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos dikenal sebagai seorang diktator. Dia memimpin Filipina dengan tangan besi. Ibu Bongbong, Imelda Romualdez aka Imelda Marcos, juga disorot karena gaya hidupnya.
Kediktatoran dan gaya hidup mewah keluarga Marcos pada akhirnya menimbulkan rasa marah bagi rakyat Filipina. Marcos tumbang pada tahun 1986 oleh sebuah aksi yang dikenal sebagai 'Revolusi EDSA'. Istilah ‘People Power’ sangat populer pada waktu itu.
Menariknya setelah sekian puluh tahun berlangsung, klan politik Ferdinand Marcos berhasil kembali ke tampuk kekuasaan. Ingatan tentang ‘People Power’ terbukti tidak ampuh membendung kemenangan Ferdinand Marcos Jr.
Dia bersama anak Duterte, menang Pemilu dan berhasil memimpin rakyat Filipina yang puluhan tahun lalu menumbangkan ayahnya.
