Bisnis.com, JAKARTA -Para calon anggota legislatif alias caleg PDI Perjuangan (PDIP) terancam tidak dilantik karena raihan suara Pilpres 2024 jeblok. Kondisi ini berbanding terbalik dengan hasil hitung cepat atau quick count untuk pemilihan legislatif alias Pileg 2024.
Sekadar informasi, bahwa Ketua Umum PDIP pada Desember 2023 telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan kepada kadernya untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tak hanya itu, edaran itu juga menegaskan supaya perolehan suara caleg setiap dapil harus linear dengan perolehan Ganjar-Mahfud. "Bagi caleg yang tidak linear DPP akan mempertimbangkan caleh itu tidak dilantik."
Adapun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2024. Namun, Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir dalam Pilpres 2024.
Oleh sebab itu, PDIP akan lakukan evaluasi. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut evaluasi seperti apa yang dimaksudnya.
"Ya tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu, partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, khususnya itu pemilu," jelas Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Dia tidak menampik surat instruksi kepada jajaran pengurus DPD, DPC, anggota dewan, dan calon anggota legislatif agar memenangkan Ganjar-Mahfud. Mereka harus melinearkan suara pileg dengan pilpres.
Baca Juga
Dengan demikian, Hasto menekankan pentingnya evaluasi apabila ada perintah partai yang tidak terpenuhi. "Karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan," katanya.
Di samping itu, Hasto merasa juga ada anomali atau kelainan dari hasil quick count. Padahal, Hasto menegaskan mesin partai sudah berjalan dengan maksimal untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Namun, dia juga menjelaskan selama masa kampanye banyak kepala daerah dari PDIP yang diintimidasi agar tak memenangkan Ganjar-Mahfud dalam ajang Pilpres 2024. Oleh sebab itu, pihaknya akan bentuk tim khusus untuk selidiki dugaan pelanggaran pemilu
