Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tim Hukum Timnas AMIN Siap Lawan Kecurangan Pemilu 2024

Timnas AMIN menuturkan siap melawan jika terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024.
Paslon Nomor Urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) saat kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/2/2024). Youtube Anies Baswedan
Paslon Nomor Urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) saat kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/2/2024). Youtube Anies Baswedan

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Hukum Nasional Timnas AMIN atau Anies-Cak Imin menegaskan tidak pernah takut terhadap potensi kecurangan pemilu sekaligus siap melawan jika terjadi kejahatan Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN dalam penyampaian "Catatan Timnas AMIN untuk Pemilu Jurdil & Bermartabat" di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jl. Brawijaya X.

"Untuk internal [Timnas AMIN dan seluruh pendukung], kami ingin pemilu ini berintegritas. Kami berjanji telah menyampaikan itu kepada semua pendukung kami untuk menjaga integritas tersebut. Jadi, insyaallah kami akan menjaga integritas pemilu," kata Ari, Selasa (13/2/2024).

Ari mengatakan bahwa Tim Hukum AMIN telah terbentuk di hampir semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.

Pihaknya telah apel siaga mulai hari ini agar tim hukum di daerah siaga untuk menerima laporan, kecurangan, dan semua laporan dari TPS melalui pejuang perubahan yang melakukan pengawasan di lapangan.

"Kepada semua tim hukum AMIN di daerah, inilah saatnya kita untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Kita tidak dibayar, kalian tidak boleh takut, karena kebenaran akan menang. Kami tidak takut dan kita akan lawan [segala bentuk kecurangan],” ucapnya.

Tim hukum AMIN, kata Ari menilai bahwa penyelenggaraan pilpres 2024 dibayangi kejahatan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

Menurutnya, potensi itu bisa dirunut dari manipulasi peraturan perundangan melalui putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 untuk meloloskan salah satu paslon.

Manipulasi itu membuat para hakim Mahkamah Konstitusi mendapat hukuman etik. Bahkan, ketuanya dicopot dari jabatannya.

Ari menambahkan, belakangan para komisioner KPU juga mendapatkan sanksi etik dari DKPP karena menerima pendaftaran salah satu capres dengan menggunakan PKPU yang tidak sesuai. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lukman Nur Hakim
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper