Bisnis.com, JAKARTA — Pemilihan umum (Pemilu) di Pakistan berakhir dengan tidak ada partai yang memenangkan suara mayoritas di parlemen dan masih diperlukan adanya koalisi.
Berlangsungnya Pemilu di Pakistan diwarnai dengan kekerasan militan, kekacauan politik, dan pertanyaan tentang transparansi perhitungan suara.
Dua kandidat, Nawaz Sharif dan Imran Khan sama-sama menyatakan kemenangan sehingga semakin menambah ketidakpastian di negara itu.
Padahal negara tersebut saat ini sedang menghadapi banyak tantangan yang perlu diatasi dengan cepat, termasuk program Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru untuk menjaga perekonomian yang sedang kesulitan. Pakistan membutuhkan suntikan senilai US$350 miliar atau Rp5.451 triliun untuk bisa tetap bertahan.
Dilansir Channel News Asia, seorang calon perdana menteri di Pakistan harus menunjukkan suara mayoritas dengan perolehan 169 kursi di Majelis Nasional. Majelis terdiri dari 336 kursi di mana 266 kursi ditentukan melalui pemungutan suara langsung pada hari pemungutan suara.
Selain itu, terdapat juga 70 kursi cadangan, di antaranya 60 untuk perempuan dan 10 untuk non-Muslim yang dialokasikan sesuai dengan kekuatan masing-masing partai di parlemen untuk menentukan posisi akhir partai-partai di Majelis.
Baca Juga
Kini, para analis menyatakan bahwa Pakistan menghadapi ketidakpastian politik setelah pemilu yang belum memberikan hasil tersebut.
Ketidakpastian itu berdasarkan hasil pemungutan suara di daerah pemilihan dan partai-partai yang bersaing kini sedang merundingkan kemungkinan koalisi.
Kandidat independen Imran Khan, meraih sebagian besar kursi dalam pemilu, sehingga menggagalkan peluang calon dari Liga Muslim Pakistan, Nawaz Sharif yang didukung militer untuk mendapatkan mayoritas suara.
Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Khan menentang tindakan kekerasan selama berbulan-bulan yang melumpuhkan kampanye dan memaksa kandidat untuk mencalonkan diri sebagai kandidat independen agar bisa keluar sebagai pemenang pemilu.
Ada banyak tuduhan kecurangan pemilu dan manipulasi hasil suara setelah pihak berwenang mematikan jaringan telepon seluler nasional pada hari pemilu, dengan alasan keamanan, dan penghitungan suara memakan waktu lebih dari 24 jam.
“Tiga tantangan potensial terkait dengan legitimasi pemilu melalui proses hukum yang berkepanjangan, protes dan potensi kekerasan,” kata analis politik yang berbasis di Pakistan, Amber Rahim Shamsi.
Meskipun kelompok independen memenangkan 101 kursi di Majelis Nasional, pemerintahan hanya dapat dibentuk oleh partai atau koalisi partai yang diakui, sehingga mereka harus bergabung atau berkoalisi dengan partai lain untuk menjadi blok yang efektif.
