Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) mulai terang-terangan mengambil posisi terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Mereka mulai mengumbar kritik terhadap Jokowi yang kini berpaling ke Prabowo Subianto.
PDIP meminta Jokowi menjaga muruah demokrasi dan berhenti cawe-cawe terlalu dalam dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung. Kalau Jokowi masih memaksa untuk ikut campur urusan Pemilu 2024, PDIP mengancam akan menarik seluruh menterinya dari kabinet.
Memang di tengah memanasnya hubungan antara Teuku Umar dan Medan Merdeka itu, sempat tersiar kabar upaya Jokowi untuk menjalin kontak dengan pihak Megawati. Namun demikian, kabar itu segera ditepis oleh kedua belah pihak. Salah satunya muncul dari keterangan Deputi 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto.
Andi tidak menampik kemungkinan pertemuan antara Jokwoi dan Megawati. Hanya saja, Megawati saat ini sedang fokus untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud pada Pilpres 2024. “Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega pasti akan terjadi setelah mas Ganjar menang,” tegas Andi belum lama ini.
Meski pertemuan itu masih mungkin terjadi, tensi hubungan antara PDIP dengan Jokowi terus memanas. Saling sindir antara pendukung PDIP dengan Jokowi intensitasnya makin naik. Keretakan hubungan antara Mega-Jokowi, juga makin nampak. Puncaknya, ketika cawapres pendamping Ganjar, Mahfud MD, mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan alias Menkopolhukam. Mahfud adalah Menkopolhukam paling lama sejak Jokowi tampil sebagai presiden.
“Pak Presiden mengatakan bahwa Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, karena dulu Pak Tedjo [Edhy Purdijatno] tidak sampai setahun, Pak Luhut [Binsar Pandjaitan] setahun 4 bulan, Pak Wiranto 3,5 tahun, saya hampir 4,5 tahun,” ujar Mahfud
Baca Juga
Mundurnya Mahfud memicu kabar tak sedap. Informasi yang beredar luas di publik, mengungkap bahwa kasus Mahfud hanya permulaan dan berpotensi membuka kotak pandora. Ada beberapa menteri yang tidak setuju dengan sikap Jokowi, akan mengikuti jejak Mahfud. Paling santer adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawti Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Sri Mulyani tidak membantah tetapi juga tidak membenarkan kabar tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya masih bekerja di kabinet Jokowi. “Saya bekerja, saya bekerja.” Sedangkan Basuki, hanya merespons singkat. “Wah.” Basuki sendiri masih sering tampak mendampingi Jokowi saat peresmian acara di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan DI Yogyakarta belakangan ini.
Selain Sri Mulyani dan Basuki, yang merupakan menteri berlatar profesional, ada juga beberapa menteri yang berasal dari partai politik, khususnya PDIP. Soal kabar menteri dari PDIP semuanya berada di tangan Megawati. Namun demikian, momen menarik tentang hubungan di kabinet Jokowi terekam dalam Hari Ulang Tahun ke 51 PDIP yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Saat itu, meski perayaan ulang tahun tak dirayakan secara besar-besaran, terdapat menteri-menteri kabinet Jokowi yang hadir. Menteri yang merupakan kader PDIP yang hadir antara lain Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPA Bintang Puspayoga, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
Sedangkan menteri kabinet Jokowi yang bukan berasal dari PDIP antara lain Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. “Sebetulnya Pak Basuki Menteri PUPR ingin juga datang, tetapi dapat tugas karena hari ini kemarin juga ada hajatan di Pakualaman,” ucap Megawati belum lama ini.
Tidak Harmonis?
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, misalnya, mengungkapkan beberapa indikasi ketidakharmonisan Jokowi dengan para menterinya. Pertama, penentuan akhir dalam menentukan penjabat (Pj) kepala daerah tidak melibatkan banyak kementerian.
Kedua, lanjutnya, jajaran menteri juga sudah terfragmentasi alias terbelah .Apalagi, Hasto berpendapat Jokowi sudah menyatakan ingin berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu lewat pernyataannya beberapa waktu lalu.
Ketiga, dia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memberikan testimoni bahwa kini para menteri diperiksa secara berlebih ketika ingin rapat kabinet. Oleh sebab itu, Hasto meminta Jokowi fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Presiden, lanjutnya, harus berada di atas semua golongan.
"Inilah yang sebenernya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi," katanya.
Terkait nasib menteri PDIP di kabinet Jokowi, Hasto mengungkapkan pihaknya masih menunggu respons Jokowi sebelum memutuskan nasib menteri-menteri dari PDIP. Jika Jokowi tetap menunjukkan keberpihakan maka bukan tak mungkin para menteri dari PDIP ikuti langkah Mahfud mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) Jokowi-Maruf.
"Kami mencermati [dinamika politik], masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu, di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini [Presiden Jokowi] seharusnya betul-betul netral," jelas Hasto
Istana: Kabinet Solid!
Sementara itu, Presiden Jokowi menghormati sikap Mahfud MD. Ia tak mempersoalkan mantan Ketua MK itu mundur dari kabinetnya. "Ya itu hak dan saya sangat menghargai sekali."
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan belum ada menteri lain yang mengikuti jejak Mahfud MD untuk mundur dari kabinet Indonesia Maju (KIM).
Ari menegaskan menteri yang mundur hanya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).
“Sampai saat ini belum ada. dan kita juga bisa memastikan bahwa roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Rabu (31/1/2024).
Lebih lanjut, Ari mengatakan bahwa menteri-menteri di kabinet tetap bekerja menjalankan tugasnya dengan baik hingga akhir masa pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada Oktober 2024 mendatang.
Ari menyebut bahwa proses pemerintahan akan tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pembantu Presiden dan Wapres di setiap koridor pemerintah yang ada.
Apalagi, dia melanjukan bahwa tugas dari menteri berfokus untuk kepentingan masyarakat dan Negara sehingga setiap menteri yang tersisa akan tetap bekerja dengan baik.
“Proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan negara. Jadi kita harus betul-betul mengapresiasi ketika roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, dgn menteri-menteri menjalankan fungsinya dengan baik,” pungkas Ari.
