.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut ketiga Mahfud MD menuturkan bahwa keterbukaan informasi kepemilikan lahan menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik agraria dan berbagai masalah sumber daya alam.
Mahfud mengatakan bahwa persoalan penyelesaian sumber daya alam (SDA) dan energi harus selalu menyeluruh dari hulu ke hilir. Adapun, Mahfud juga membagikan pengalamannya di dalam sidang-sidangnya dengan menghadapi informasi lahan yang tertutup.
"Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh karena kemudian atas nama Keterbukaan Informasi Publik, mereka katakan ini rahasia," ujarnya dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).
Dikarenakan hal tersebut, Mahfud mengatakan bahwa penyelesaian menjadi tidak menyeluruh. Oleh karena itu, ia menilai bahwa penting adanya keterbukaan informasi mengenai data-data.
"Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian," terangnya.
Mengutip dokumen Visi-Misi pasangan nomor urut ketiga tersebut, dalam percepatan Reforma Agraria, pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat akurat dan murah.
Baca Juga
Adapun, menurut pasangan tersebut, perlu adanya penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan. Hal ini termasuk dengan redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah.
Sebagai catatan, program percepatan Reforma Agraria merupakan bagian dari program dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
Dalam program tersebut, keduanya berkomitmen akan menuntaskan pelaksanaan reforma agraria sehingga distribusi lahan akan menjadi lebih adil, dengan rakyat kecil akan memiliki lahan dengan luas yang memadai disertai dengan sertifikat kepemilikannya.
