Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyambut positif undangan debat capres-cawapres dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagus, saya siap [debat Capres di KPK]," kata Ganjar usai menghadiri acara HUT ke-51 PDIP di Lenteng Agung, Rabu (10/1/2024).
Kemudian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan kilas balik saat dirinya diundang KPK untuk debat sebagai calon gubernur pada 2013.
Kala itu, kata Ganjar, dia menjadi pihak yang satu-satunya tidak ditanya soal pemberantasan korupsi karena slogan yang dipakai dirinya saat menyalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Saya ingat betul, pertanyaannya menarik karena pada pasangan satu ditanyain konsep Anda tentang pemberantasan korupsi, yang kedua juga sama ditanyain. Pas giliran saya, saya enggak ditanya karena slogannya 'mboten korupsi mboten ngapusi' udah tinggal tunggu saja dan saya menang," ujarnya.
Dengan begitu, dia menegaskan bahwa dirinya sangat senang apabila diundang KPK soal pemberantasan korupsi bersama dua kandidat lainnya
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, KPK akan capres-cawapres 2024 hadir dalam program Paku Integritas. Perlu diketahui, Program Paku Integritas merupakan program penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa program tersebut berada di bawah Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat sejak 2021. Acara tersebut rencananya digelar pekan depan, Rabu (17/1/2024), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Dan tentu nanti masing-masing pasangan calon presiden maupun wakil presiden menyampaikan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi dan diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas tentunya dalam rangka pemberantasan korupsi," kata Ali kepada wartawan, dikutip Rabu (10/1/2024).
Ali lalu menyampaikan bahwa pasangan capres dan cawapres sudah mengonfirmasi bakal hadir dalam acara tersebut. Informasi mengenai kehadiran para pasangan calon (paslon) nantinya akan dikonfirmasi kembali.
Selain itu, pihak komisi antirasuah bakal turut mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghadiri debat tersebut.
