Bisnis.com, JAKARTA – Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan pentingnya kepastian hukum untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Investasi asing berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia memiliki potensi investasi yang besar. Investor memerlukan kepastian hukum dan pelayanan yang cepat. Menurut Ganjar, investor kerap terkendala pelayanan yang rumit dan berbelit-belit.
Selama 2017-2021, realisasi investasi di Indonesia terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan 6,9% per tahun. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi RI pada 2017 mencapai Rp692,8 triliun, dan terus meningkat hingga lebih dari Rp900 triliun pada 2021, melampaui target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Tren kenaikan realisasi investasi itu harus terjaga. "Semakin banyak investasi yang masuk, maka pertumbuhan ekonomi akan cukup bagus," ujar Ganjar.
Jika terpilih pada Pemilu 2024, Ganjar-Mahfud akan membenahi regulasi dan birokrasi guna menarik pemodal asing. Regulasi akan disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sistem kelembagaan juga akan dibenahi dengan menempatkan orang-orang yang kredibel dan memiliki integritas.
“Tugas saya adalah memastikan bahwa aktor yang duduk di dalam jabatan dan mengemban amanah itu kredibel. Tanpa kredibilitas, tidak bisa,” kata Ganjar.
Tak hanya menarik investor, kepastian hukum juga akan mendukung usaha ultra mikro dan UMKM naik kelas. Penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha.
Ganjar berpengalaman dalam pembenahan regulasi dan birokrasi. Ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar membenahi pelayanan publik dengan membangun sejumlah kanal layanan publik seperti aplikasi Lapor Gub, medsos, SMS, Whatsapp, telepon, serta tatap muka dengan masyarakat.
Ganjar juga dikenal sebagai “Bapak Truk” karena berhasil menghapus pungutan liar bagi kendaraan truk di Jawa Tengah. Agar investor nyaman menanamkan modal, kata Ganjar, semua bentuk pungutan liar harus hilang.
Dengan pembenahan di berbagai lini itu, Jawa Tengah kerap mendapat penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di bawah kepemimpinan Ganjar, Jateng didaulat sebagai daerah terbaik pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik se-Indonesia.
Ganjar juga membawa Jawa Tengah memperoleh predikat provinsi terbaik kategori perencanaan dan pencapaian dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut juga pernah diterima Jateng pada 2019 dan 2020.
Penghargaan tersebut, kata Ganjar, menunjukkan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jateng berjalan. Hal itu juga merupakan indikasi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Jateng memperbaiki diri, melakukan inovasi, dan menunjukkan performance terbaik.
Dengan berbagai kemudahan investasi, Jawa Tengah menjadi magnet investor dalam dan luar negeri. Nilai investasi di Jawa Tengah selama 2017-2021 terus mengalami peningkatan, walaupun pada 2020 mengalami penurunan nilai investasi karena pandemi Covid-19.
Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2016 realisasi investasi mencapai Rp38,18 triliun, kemudian terus menanjak menjadi Rp51,54 triliun (2017), lalu Rp59,27 triliun (2018), dan Rp59,50 triliun pada 2019.
Tahun 2020, akibat Covid-19, investasi turun menjadi Rp50,24 triliun. Pada 2021 kembali merangkak naik menjadi Rp52,71 triliun. Di tahun 2023 ini, nilai investasi Jateng pun diprediksi akan terus meningkat seiring berakhirnya pandemi Covid-19. Contohnya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), nilai investasi dari para investor, baik swasta maupun BUMN mencapai Rp142 triliun.
