Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) menulai polemik. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menganggap pencairan bansos tak perlu dipersoalkan. Pasalnya, bansos adalah bentuk intervensi kebijakan untuk membantu masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. Saleh menekankan bahwa pemberian bansos merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan jaring pengamanan sosial. Dia menganggap selama ini berbagai program bansos sangat membantu masyarakat.
“Itulah sebabnya bansos dengan segala rinciannya tetap dipertahankan, ditingkatkan, dan diintensifkan,” kata Saleh dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini merasa aneh apabila ada pihak yang ingin menghentikan sementara bansos. Menurutnya, membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi dijamin oleh konstitusi.
"Lalu kenapa ada pikiran dan usulan untuk menghentikannya? Usulan dan pikiran seperti itu sangat tidak bijak. Tidak berorientasi bagi kepentingan fundamental warga negara, terutama mereka yang memang sangat membutuhkan,” ujarnya.
Di samping itu, Saleh tidak menyinggung soal kecurigaan TPN Ganjar-Mahfud soal penggunaan bansos sebagai alat mendulang suara dalam ajang Pilpres 2024—yang merupakan alasan pengusulan penundaan bansos hingga pilpres selesai.
Baca Juga
Politisasi Bansos?
Di sisi lain, kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD dengan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming punya pendapat berbeda soal kebijakan pembagian bantuan sosial (bansos) jelang Pilpres 2024.
Di satu pihak, ada yang khawatir pembagian bansos jelang pemilu dimanfaatkan untuk keperluan menaikkan elektablitas alias tingkat keterpilihan paslon presiden dan wakil presiden tertentu.
Kekhawatiran ini disampaikan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Oleh sebab itu Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengusulkan pembagian bansos ke masyarakat ditunda hingga penyelenggaraan Pilpres 2024 selesai.
"Itu [pembagian bansos] menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah, tapi presepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan pra sangka," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Dia mengaku permintaan penundaan pembagian bansos akan menuai banyak persepsi negatif dari masyarakat. Meski demikian, Todung rela dikritik untuk memastikan Pilpres 2024 berjalan secara adil untuk setiap pesertanya.
"Semua kebijakan populis bisa dilakukan oleh pemerintah dan itu tidak melanggar Undang-undang. Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," katanya.
Todung mencontohkan, taktik pembagian bansos untuk memenangkan calon kepala pemerintahan pernah digunakan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán. Dia tidak ingin taktik kotor seperti itu digunakan untuk pilpres di Indonesia.
