Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2023 segera berakhir dengan berbagai macam catatan dan kontroversi mulai dari kejutan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pilpres 2024 hingga pecah kongsi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Tidak heran, 2023 merupakan tahun penentu kontestasi Pemilu 2024. Sepanjang tahun ini, partai politik mulai memanaskan mesinnya. Para pejabat publik dan politisi pun mulai bermanuver dan bergerilya.

Sejumlah peristiwa politik pun penting terjadi, terutama terkait ajang politik elektoral 2024. Apa saja? Berikut 10 peristiwa pilihan yang telah dirangkum Bisnis:

Heboh Sistem Pemilu

Awal 2023 dimulai dengan polemik sistem pemilu legislatif. Akar masalahnya: pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari yang membuka kemungkinan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup.

Artinya, pemilih tidak akan memilih wakil rakyatnya secara perseorangan namun hanya mencoblos partai politik. Hasyim beralasan, Mahkamah Konstitusi sedang menangani perkara nomor 114/PUU-XX/2023 terkait sistem pemilu.

Ternyata, dari 9 sembilan partai politik yang ada di parlemen hanya 1 yang setuju dengan sistem pemilu tertutup. Partai politik itu adalah PDI Perjuangan (PDIP).

8 partai politik sisanya tidak tinggal diam, mereka lakukan pertemuan untuk menyepakati penolakan sistem pemilu tertutup. Adu kuat 8 parpol vs PDIP pun dimulai. Ternyata, pemerintah kemudian menyatakan penolakan wacana perubahan sistem pemilu ini.

Singkat cerita—setelah berlarut-larut selama beberapa bulan, MK akhirnya memutuskan menolak permohonan uji materi UU No. 7/2017 terkait pasal sistem pemilu pada medio Juni 2023

Koalisi Perubahan Dukung Anies

Akhir Maret 2023, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden Pilpres 2024.

Notabenenya, beberapa bulan sebelumnya ketiga partai politik ini sudah satu persatu deklarasi dukung Anies. Meski demikian, mereka resmi deklarasi bersama pada 24 Maret 2023.

Tak heran memang, sebelum deklarasi itu mereka kerap menyatakan coba dijegal pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan visi perubahan yang dibawa Anies.

Bentuk komitmen dukungan NasDem, Demokrat, dan PKS ke Anies kemudian dituliskan dalam Piagam Koalisi Perubahan. Dalam piagam itu, mereka juga berkomitmen dukung siapa pun cawapres yang akan dipilih Anies nantinya.

PDIP Usung Ganjar

Sejak akhir 2022, banyak pihak sudah mewanti-wanti siapa capres yang akan diusung PDI Perjuangan (PDIP).

Tak heran memang, PDIP merupakan satu-satunya partai politik dengan tiket emas alias golden ticket: hanya PDIP yang melampaui ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen.

Dua nama yang kerap mencuat adalah Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keduanya merupakan kader PDIP.

Di satu sisi, Puan punya keuntungan sebagai putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri—namun elektabilitasnya rendah. Di sisi lain, Ganjar punya elektabilitas yang tinggi—namun tak punya jabatan strategis di partai.

Akhirnya, pada 21 April 2023, Megawati menentukan pilihannya ke sosok Ganjar. Seperti yang diperkirakan, deklarasi PDIP ini mengubah konstelasi perpolitikan Tanah Air.

Tak lama setelah deklarasi dari PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan kemudian Partai Perindo secara berurut-urut usung juga mengumumkan dukung Ganjar sebagai capres Pilpres 2024.

Konflik Internal Golkar

Sepanjang Juli, merebak tuntutan untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Partai Golkar. Sejumlah eksponen Partai Golkar menyatakan Airlangga telah gagal memimpin Golkar karena elektabilitas partai cenderung menurun dan tak kunjung deklarasi capres usungan.

Ternyata dorongan itu disambut dengan oleh dua politisi Golkar yang kini menjabat menteri kabinet Jokowi: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Bahlil dan Luhut menyatakan siap menggantikan Airlangga apabila dipercaya kader Golkar lainnya. Airlangga tidak tinggal diam: dia mengumpulkan para pimpinan Golkar dari 38 provinsi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga menemui senior Golkar lainnya yaitu Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie alias Ical, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Ternyata, usai manuver Airlangga itu, tuntutan pelengserannya mulai mereda. Bahkan, tak lama setelah itu, Golkar resmi mengusung seorang capres di Pilpres 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel