Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat saat ini terjadi di Gaza, Palestina. Hal itu dia sampaikan saat memperingati 75 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM).
Dia menegaskan bahwa tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah dan camp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah self-defense.
"Kita memperingati 75 tahun Deklarasi Universal HAM, kita justru menyaksikan pelanggaran HAM berat terjadi di Palestina, khususnya di Gaza. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional," katanya, dalam Press Briefing, Rabu (13/12/2023).
Retno kemudian menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dan perlu dilakukan oleh komunitas internasional.
Pertama, dia mengajak negara-negara untuk memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM.
"Saya tegaskan bahwa siapapun yang berkomitmen menjadi pembela HAM tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina," ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, dia juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi gencatan senjata dan jeda kemanusiaan.
"Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman," tambahnya.
Kedua, dia juga mengajak negara-negara untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM. Menurutnya, penerapan standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan HAM.
"Pihak-pihak yang sering mendikte kita mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar Hak Asasi Manusia," ucapnya.
Lalu ketiga, Retno menegaskan agar berbagai pelanggaran HAM segera dihentikan. Proses perdamaian yang sesungguhnya agar segera dimulai khususnya menuju solusi dua negara.
"Akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh," tambahnya.
Seperti diketahui, Menlu RI menjadi panelis pada Roundtable mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), perdamaian dan keamanan, di Jenewa, pada Selasa (12/12/2023).
Dia bersama dengan panelis lainnya antara lain adalah Presiden Polandia, Presiden Senegal, Menteri Luar Negeri Palestina dan pertemuan dipimpin oleh Wakil Presiden Kolombia.
