Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak ada negara yang lebih banyak menangkap dan menahan pejabat pemerintahan karena korupsi, jika dibandingkan dengan Indonesia.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istoran Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Jokowi awalnya menyoroti bahwa sejak 2004 hingga 2022, sudah terlalu banyak pejabat yang ditangkap dan dipenjara atas kasus korupsi.
"Dari periode 2004 sampai 2022, sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jangan ditepuk tangani," ujarnya saat memberikan sambutan, Selasa (12/12/2023).
Kepala Negara lalu mencatat bahwa pada periode 18 tahun itu, terdapat 344 anggota pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. Salah satu yang disinggungnya yakni Ketua DPR Setya Novanto, atas kasus korupsi e-KTP.
Kemudian, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, dan 162 bupati/wali kota. Lalu, terdapat 31 hakim termasuk hakim konstitusi, 8 komisioner dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Yudisial (KY), serta 415 swasta.
"Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di indonesia," tuturnya.
Baca Juga
Presiden dua periode itu lalu menyebut penangkapan dan pemenjaraan para pejabat koruptor tidak lantas memberantasan praktik korupsi. Menurutnya, harus ada evaluasi total di luar upaya penindakan dan pencegahan korupsi.
"Karena korupsi semakin canggih, semakin kompleks bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir," ujarnya.
Adapun berdasarkan catatan Bisnis, terdapat tujuh menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang tersangkut kasus korupsi baik kini sudah menjadi tersangka, terdakwa, hingga terpidana.
Mereka adalah dua mantan Menteri Sosial yakni Idrus Marham dan Juliari Batubara, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta baru-baru ini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.
