Bisnis.com, JAKARTA- Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) internal KLHK secara virtual.
Menteri LHK Siti Nurbaya membuka secara langsung Rakorwas yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat pimpinan unit kerja lingkup KLHK. Rakorwas ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama seluruh Satker untuk mengintegrasikan antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan KLHK.
Melalui Rakorwas kali ini, Menteri Siti menyampaikan arahan terkait dengan kerangka implementasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh jajaran pimpinan tinggi di KLHK. "Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur," terang Menteri Siti, dikutip dari siaran pers, Jumat (16/12/2022).
Sejak dicanangkan pada tahun 2004, desain Reformasi Birokrasi selama dua puluh tahun bertujuan untuk melakukan perubahan fundamental. Harapannya, pada akhir periode dua puluh tahun pertama atau pada tahun 2024, seluruh birokrasi dan organisasi pemerintah di Indonesia telah memenuhi semua prakondisi terciptanya clean and good governance yang kokoh, serta mencapai tingkat pelayanan publik yang berkelas dunia.
Menteri Siti menerangkan bahwa pemenuhan area-area perubahan dalam Reformasi Birokrasi memiliki efek langsung terhadap kinerja organisasi. Hasilnya dapat dilihat dari apresiasi serta penghargaan-penghargaan dari lembaga lain atau masyarakat terhadap berbagai sub sistem manajemen KLHK.
Atas pemenuhan Reformasi Birokrasi tersebut, Menteri Siti mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah memperoleh beberapa penghargaan sepanjang tahun 2022 ini. Penghargaan tersebut antara lain adalah anugerah predikat Sangat Baik di bidang Meritokrasi, hingga peringkat tertinggi di bidang Pengelolaan Arsip.
Baca Juga
"Dari capaian diatas, menjadi penting sekali untuk memastikan kematangan sistem birokrasi kita menyeluruh dan nyata di lapangan. Ukuran efektivitas manfaat reformasi birokrasi kita adalah di antaranya bagaimana unit-unit kerja kita memenuhi aspek Zona Integritas serta mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ungkap Menteri Siti.
Lebih lanjut Menteri Siti mengatakan tahap kedua Reformasi Birokrasi akan sepenuhnya diukur dari capaian manfaat nyata di lapangan dan kepuasan masyarakat. Seluruh organisasi pemerintah dan birokrasi yang seyogyanya telah lulus memenuhi prakondisi perubahan fundamental akan didorong untuk memenuhi target Reformasi Birokrasi yang diukur secara tematik atau dikenal sebagai Reformasi Birokrasi Tematik.
