Bisnis.com, JAKARTA — Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai perlu ada partisipasi publik lebih banyak untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Penyebabnya, dia menyebut bahwa yang perlu diselamatkan bukan hanya suara calon presiden (capres) atau partai politik (parpol) melainkan suara dari rakyat itu sendiri.
Dia pun menilai ada baiknya dalam pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahun sekali itu, penyelenggara dapat mengundang masyarakat sipil yang memiliki jaringan masyarakat yang luas untuk membentuk relawan pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Tanpa perlu identifikasi apa-apa. Hanya perlu mengawasi dari luar. Sebagai ikhtiar kita menjaga demokrasi. Saya berpandangan masih optimistis walaupun masih ada kerusuhan sana-sini, pelaksanaan aparatur kita masih punya tanggung jawab moral. Kalau mereka sampai terganggu legitimasi Pemilu juga ikut terganggu," ucapnya saat bertemu dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jumat (1/12/2023).
Selain itu, dia juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan pesta demokrasi, ongkos legitimasi begitu mahal. Sehingga semua pihak perlu untuk menjaga hal tersebut.
“Saat Maret 1998, ketika secara legal terpilih tetapi secara legitimasi tidak dan bertahannya hanya 2 bulan. Oleh karenanya semuanya punya kepentingan menjaga legitimasi,” pungkas Anies.
Baca Juga
Soeharto terpilih kembali menjadi presiden melalui pemilihan di MPR/DPR pada 11 Maret 1998. Namun, masa jabatan presiden era Orde Baru itu hanya seumur jagung.
Pada 21 Mei 1998, Soeharto mundur karena terjadi krisis politik dan ekonomi yang membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintahannya.
