Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pesimistis dengan kepercayaan diri Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hanya menghadirkan satu kendali untuk mengawasi kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
“Dari arahan Presiden, ada yang membuat kita pesimistis. Pertama, tidak mungkin hanya satu kendali untuk [mengawasi] kecurangan pemilu, karena TPS saja ada 840.000 unit,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, pengawasan pemilu yang baik harus melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat yang dapat menjadi pengamat dan boleh langsung ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk membuat laporan apabila terjadi kecurangan.
Kemudian, dia melanjutkan agar aparat-aparat dan perangkat Negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri harus bersikap netral.
“Oleh karena itu sudah dinyatakan baik oleh kapolri, sudah mengirimkan surat bahwa Polri harus profesional tidak memihak, panglima TNI juga sudah mengatakan wahai prajurit TNI harus netral karena siapapun yang terpilih nanti kita harus bersatu lagi. Itu sudah bagus,” tuturnya.
Baca Juga
Meski begitu, calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo itu mengaku senang dengan ada banyaknya pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran pemilu.
Mahfud pun maklum apabila setiap tahap pemilu terus berhadapan dengan potensi kecurangan. Mengingat ada banyak lokasi TPS yang harus diawasi oleh banyak pihak.
“Ya, bagus ada laporan kalau ada pelanggaran dan ada laporan itu bagus. Bayangkan 270 juta penduduk Indonesia dengan 840.000 TPS (tempat pemungutan suara) kalau ada pelanggaran kecil biasanya pelanggarannya horizontal. Bukan selalu petugas, kadang kala peserta pemilunya sendiri curang terhadap yang lain dan itu harus terus kita awasi bersama,” tandas Mahfud.
Sebelumnya, Jokowi mendorong DKPP agar terus mengawasi dan mengontrol proses pemilu, khususnya kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bekerja sesuai dengan tupoksinya.
Kepala Negara pun tak main-main, menurutnya apabila ada oknum yang melanggar atau mengganggu tahapan pemilu, maka dia mendorong agar pihak tersebut ditindak dengan hukuman yang tepat. Apalagi, dia mengaku heran dengan banyak dugaan terkait dengan adanya intervensi dalam tahun politik menjelang pemilihan Pemilu 2024.
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa dalam proses persiapan hingga penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun sekali itu turut dilengkapi oleh saksi, baik dari partai politik (parpol), masyarakat, dan aparat di lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
“Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita gampang diintervensi. Intervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi dari partai, belum juga aparat di dekat TPS. Artinya, pemilu ini terbuka dan bisa diawasi siapa saja oleh masyarakat, media dan lainnya,” imbuh Jokowi.
Pelanggaran Kode Etik
Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lukito pun memerinci sejak 11 tahun DKPP berdiri, lembaga itu telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total teradu 8.445 teradu serta dari jumlah tersebut DKPP telah memberikan putusan berupa 709 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap dan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu.
Kemudian, sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi pernyataan dan sebanyak 4.400 diberikan rehabilitasi. Mengingat, kata Heddy, DKPP bukan lembaga penghukum tapi lembaga yang menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu
Tahun 2023, dia melanjutkan bahwa DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir yang mengartikan hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP.
“Dari jumlah pengaduan tersebut yang baru diputus oleh DKPP 109 orang dengan jumlah teradu 431 dan sudah diberikan sanksi 10 teradu berupa pemberhentian tetap 6 teradu berupa pemberhentian dari jabatan, kemudian 170 mendapat sanksi peringatan, 235 di rehabilitasi dalam pengaduan tidak terbukti untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu,” rincinya.
Dalam sambutannya, Heddy pun juga mengapresiasi dukungan Jokowi lantaran membantu DKPP yang selama ini masih bernaung di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akhirnya akan berpindah rumah di Jalan Abdul Muis.
“Alhamdulilah atas saran Pak Presiden mulai tahun depan kami akan bergeser ke kantor kami di Jalan Abdul Muis. Terima kasih bapak telah memberi kantor yang jauh lebih layak dari yang sekarang,” pungkas Heddy.
