Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran dengan banyak dugaan terkait dengan adanya campur tangan atau intervensi dalam tahun politik menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa dalam proses persiapan hingga penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun sekali itu turut dilengkapi oleh saksi, baik dari partai politik (parpol), masyarakat, dan aparat di lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
Hal ini disampaikannya saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional penyelenggara pemilu tahun 2023 di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
“Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita gampang diintervensi. Intervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi dari partai, belum juga aparat di dekat TPS. Artinya, pemilu ini terbuka dan bisa diawasi siapa saja oleh masyarakat, media dan lainnya,” katanya dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, Kepala Negara turut menyoroti bahwa pada tahun ini sebanyak 840.000 TPS akan hadir untuk mewadahi suara masyarakat. Sehingga, Jokowi meyakini bahwa pemilu tahun knk akan menjadi pesta demorasi yang besar.
Meski begitu, dia mengamini di balik pesta demokrasi yang hebat, terdapat tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu dia mendorong setiap pihak terkait untuk terus menjaga tata kelola pemilu agar akuntabel dan berintegritas.
Baca Juga
“Mari mewujudkan kontestasi yang sejuk, kontestasi tanpa hoaks, kontestasi tanpa ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa kita,” pungkas Jokowi