Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat memaksimalkan anggaran yang telah naik hingga 200%.
Hal ini disampaikannya saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional penyelenggara pemilu tahun 2023 di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023). Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar DKPP terus mengawasi dan mengontrol proses pemilu, khususnya kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bekerja sesuai dengan tupoksinya.
Tupoksi yang dimaksud, kata Jokowi, agar kedua lembaga tersebut dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail, mempersiapkan tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 dengan saksama melalui pengawasan hingga turun ke lapangan.
“Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya DKPP sudah naik 200%, lakukan inovasi dengan masukan-masukan dari rakyat sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif tetap aman dan damai,” ujarnya dalam forum tersebut.
Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lukito pun menilai bahwa banjirnya pengaduan ke lembaga yang dinaunginya menjadi salah satu tolak ukur naiknya anggaran Dewan tersebut untuk tahun ini sebanyak 200% dari tahun anggaran yang berjalan.
Dia memerinci sejak 11 tahun DKPP berdiri, lembaga itu telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total teradu 8.445 teradu serta dari jumlah tersebut DKPP telah memberikan putusan berupa 709 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap dan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu.
Kemudian, sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi pernyataan dan sebanyak 4.400 diberikan rehabilitasi. Mengingat, kata Heddy, DKPP bukan lembaga penghukum tapi lembaga yang menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu
Tahun 2023, dia melanjutkan bahwa DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir yang mengartikan hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP.
“Dari jumlah pengaduan tersebut yang baru diputus oleh DKPP 109 orang dengan jumlah teradu 431 dan sudah diberikan sanksi 10 teradu berupa pemberhentian tetap 6 teradu berupa pemberhentian dari jabatan, kemudian 170 mendapat sanksi peringatan, 235 di rehabilitasi dalam pengaduan tidak terbukti untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu,” rincinya.
Dalam sambutannya, Heddy pun juga mengapresiasi dukungan Jokowi lantaran membantu DKPP yang selama ini masih bernaung di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akhirnya akan berpindah rumah di Jalan Abdul Muis.
“Alhamdulilah atas saran Pak Presiden mulai tahun depan kami akan bergeser ke kantor kami di Jalan Abdul Muis. Terima kasih bapak telah memberi kantor yang jauh lebih layak dari yang sekarang,” pungkas Heddy.
