Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa dibalik pesta demokrasi yang hebat, terdapat tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, dia mendorong setiap pihak terkait untuk terus menjaga tata kelola pemilu agar akuntabel dan berintegritas.
Hal ini disampaikannya saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional penyelenggara pemilu tahun 2023 di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
“Mari mewujudkan kontestasi yang sejuk, kontestasi tanpa hoaks, kontestasi tanpa ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa kita,” ujarnya dalam forum tersebut.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar terus mengawasi dan mengontrol proses pemilu, khususnya kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bekerja sesuai dengan tupoksinya.
Jokowi pun tak main-main, menurutnya apabila ada oknum yang melanggar atau mengganggu tahapan pemilu, maka dia mendorong agar pihak tersebut ditindak dengan hukuman yang tepat.
Apalagi, dia mengaku heran dengan banyak dugaan terkait dengan adanya intervensi dalam tahun politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa dalam proses persiapan hingga penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun sekali itu turut dilengkapi oleh saksi, baik dari partai politik (parpol), masyarakat, dan aparat di lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
“Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita gampang diintervensi. Intervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi dari partai, belum juga aparat di dekat TPS. Artinya, pemilu ini terbuka dan bisa diawasi siapa saja oleh masyarakat, media dan lainnya,” tandas Jokowi.
Lebih lanjut, Kepala Negara turut menyoroti bahwa pada tahun ini sebanyak 840.000 TPS akan hadir untuk mewadahi suara masyarakat. Sehingga, Jokowi meyakini bahwa pemilu tahun knk akan menjadi pesta demorasi yang besar.
