Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyatakan masyarakat bisa bangga dengan demokrasi di Indonesia apabila tidak ada intervensi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pernyataan itu Ganjar sampaikan dalam forum Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).
"Ukuran kebanggaan kita, pemilu besok ada yang intervensi enggak? Kalau pemilu besok bisa jurdil [jujur dan adil] maka kita mesti bangga pada demokrasi kita," ujar Ganjar.
Dia menyatakan, jika ada intervensi dari pihak penguasa dalam penyelenggaraan pemilu maka terjadi kemunduran dalam demokrasi Indonesia. Ganjar pun menyatakan masyarakat sipil harus mengambil sikap.
"Civil society [masyarakat sipil] sekarang menjadi punya peran yang sangat penting untuk menjaga itu," jelas mantan gubernur Jawa Tengah ini.
Ganjar meyakini bahwa siapa saja bisa menjadi pemimpin dalam demokrasi yang sehat. Dia pun mencontohkan dirinya sendiri yang kini bisa menjadi calon presiden.
Baca Juga
"Demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka akan ada muncul Ganjar-Ganjar berikutnya. Saya bukan siapa-siapa, orang tua saya polisi, pangkatnya tidak tinggi, hidup kami lebih banyak susahnya," katanya.
Sebagai informasi, belakangan muncul banyak kekhawatiran keberpihakan pemerintah ke salah satu calon tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Memang, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Untuk mengantisipasi lembaga pemerintahan seperti TNI condong dukung salah satu pasangan tertentu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI Utut Adianto bahkan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI untuk Pemilu 2024.
Usulan itu disampaikan Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).
"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI," ujar Utut.
