Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk melanjutkan proyek jet tempur kerja sama RI-Korea Selatan (Korsel), yaitu KF-21 Boramae, meskipun sebentar lagi akan ada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Seperti diketahui, program pembuatan jet tempur KF-21 Boramae saat ini masih belum ada kejelasan lantaran pemerintah Indonesia tak kunjung membayar porsi pembayaran atau cost share kepada pemerintah Korsel.
Pengamat Militer dari Marapi Consulting and Advisory Alman Helvas Ali mengatakan masalah utama atas mandeknya proyek jet tempur KF-21 Boramae bukan semata-mata soal finansial, tetapi minimnya komitmen politik dari pemerintah Indonesia.
Pasalnya, kata dia, industri dirgantara di seluruh dunia baik komersil maupun militer, sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah di masing-masing negara.
"Masalah utama [proyek jet tempur RI-Korsel] ada di defisit political will. Kalau anggaran bisa diciptakan, tapi ini masalahnya ada di political will. Untuk bangun IKN Rp30 triliun kita ada uang kok, masa ini untuk [jet tempur] Rp7 triliun per tahun enggak ada?” kata Alman dalam acara diskusi dengan tema “KF-21/IFX Masa Depan Kerjasama Indonesia – Korea Selatan di Bidang Teknologi” di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Menurutnya, proyek jet tempur yang awalnya disebut KFX/IFX tersebut merupakan program teknologi dirgantara pertama yang dimulai pasca tumbangnya Orde Baru.
Baca Juga
Alma menegaskan industri pertahanan tidak pernah lepas dari komitmen politik suatu negara. Industri pesawat, lanjutnya, butuh modal besar, teknologi tinggi, dan SDM yang berkualitas.
Lebih lanjut, dia mengatakan program KFX/IFX sebenarnya bisa menjadi loncakan bagi Indonesia untuk mengakses teknologi militer tingkat tinggi yang saat ini dimiliki oleh Korsel.
“Margin pesawat itu hanya 1-2%, tidak ada industri pesawat yang tidak disubdisi pemerintah. Lihat saja AS subsidi Boeing dan Perancis subsidi Airbus,” jelasnya.
Kurangnya komitmen politik dari pemerintah Indonesia, lanjutnya, berdampak secara tak langsung terhadap progres program KFX/IFX, khususnya terkait pembayaran cost share kepada pihak Korsel.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, total investasi dalam proyek pengembangan tempur ini mencapai 8,1 triliun won atau Rp93 triliun (asumsi kurs Rp11,5 per won).
Dalam kontrak kerja sama pembuatan KFX/IFX, pemerintah Korsel menanggung 60 persen pembiayaan dan sisanya dibagi rata (cost share) antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) masing-masing 20 persen. Dengan demikian, jumlah cost share yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia berkisar Rp24,8 triliun.
Adapun, Indonesia baru membayar 17 persen dari kewajibannya dan 83 persen belum dilunasi hingga saat ini. Selama program berlangsung, Korsel terpaksa membayar sebagian besar cost share dari periode 2016—2022.
Meski banyak hambatan yang terjadi, Alma menilai program KFX/IFX harus tetap dilanjutkan. Tidak terkecuali bagi Presiden yang nanti terpilih dalam kontestasi Pemilu 2024 menggantikan Presiden Jokowi.
Apalagi, lanjutnya, pembuatan pesawat membutuhkan teknologi dari negara lain. Selain Amerika Serikat (AS), tidak ada negara lain yang bisa mandiri di industri dirgantara.
“Kita bicara sebagai suatu bangsa, bukan prestasi periode pemerintahan tertentu. Perlu diingat bahwa pengembangan pesawat butuh waktu minimal 15 tahun mulai dari conceptual design hingga produksi,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
