Hambatan di Proyek KFX/IFX
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemhan periode 2010-2013 Marsekal (Purn) Eris Heryanto mengatakan prigram KFX/IFX dimulai 2009, yaitu antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Lee Myung Bak.
Kedua perwakilan negara letter of intent (LoI) tentang kerja sama kedua negara pada 6 Maret 2029. Kkerja sama Kemenhan dan DAPA Korsel Ini ditindaklanjuti MoU pada 15 juli 2010 yang akhirnya mengikat kedua negara dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX.
Dia mengatakan ada 3 fase utama dalam program KFX/IFX, yaitu TD phase 2010-2012, EMD phase 2014-2026, dan Production phase setelah 2026.
“Di tahap EMD, KAI saat ini sudah memproduksi 6 prototype KF-21 Boramae, yaitu 4 single seat dan 2 tandem seat. Proses uji coba juga sudah dilakukan dan ada 2 pilot kita yang menjajalnya,” kata dia.
Meski demikian, Eris tak menampik adanya hambatan di proyek jet tempur RI-Korsel. Pertama, soal konfigurasi dimana RI akan memasang track suit di pesawat ini karena banyaknya landasan pendek di Indonesia.
Kedua, transfer teknologi. Eris mengatakan dari 126 teknologi di KF-21 Boramae, 9 teknologi utama dimiliki oleh Amerika Serikat.
Baca Juga
“Walaupun buatan Korsel, ada 9 teknologi kritis yang masih dimiliki oleh AS sehingga harus ada export lisence. Intinya, tidak semua teknologi di KF-21 Boramae bisa diberikan ke Indonesia,” jelasnya.
Ketiga, risiko nilai tukar. Nilai tukar mata uang Won Korsel, di dalam perkembangan bisa naik/turun bisa maju atau mundur dampaknya ke anggaran proyek tersebut.
Keempat, hubungan politik. Eris mengatakan hubungan kedua negara tergantung situasi regional/global yang terjadi saat ini atau di masa depan.
Selain itu, pemerintah Indonesia selalu berganti 5 tahun, belum tentu kebijakan ini akan sama sehingga akan lebih baik jika dukungan pemerintah terhadap proyek ini dapat konsisten.
Kelima, soal keuangan. Dia menegaskan persoalan cost share yang tak kunjung dibayar pemerintah Indonesia ke Korsel bisa merembet ke banyak hal.
Jika semua tahap berlangsung sesuai jadwal, Eris mengatakan pemerintah Korsel melalui KAI akan menyerahkan satu dari enam prototype KF-21 Boramae kepada pemerintah Indonesia tahun depan.
Eris pun mendapat informasi bahwa pemerintah melalui Kemenhan akan mulai mencicil pembayaran cost share mulai tahun depan.
“Saya dengar, tahun depan Indonesia akan kontribusi Rp1,25 triliun [untuk pembayaran cost share],” imbuhnya.
Senada dengan Alma, Eris mengatakan program KFX/IFX atau KF-21 Boramae harus tetap dilanjutkan. Selain pembayaran cost share, dia menilai pemerintah harus mengejar kekurangan atau masalah pengembangan transfer teknologi dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi Covid-19.
“Kerja sama harus jalan, tetap kita commit apa-apa yang harus dikerjakan ke depan untuk masuk ke fase produksi KF-21 Boramae yang akan dimulai 2026,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas untuk membahas langkah lanjutan program kerja sama pengembangan pesawat jet tempur bersama Korea Selatan KFX/IFX atau KF-21 Boramae.
Pertemuan antara Moeldoko dengan Kemenhan, Kemenkeu, Kemenlu, dan Bappenas tersebut berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Moeldoko menilai terdapat tiga isu besar yang hadir dalam keberlangsungan program kerja sama jet tempur KF-21 Boramae, yaitu mengenai hak kekayaan intelektual, sistem perjanjian, serta hak pemasaran.
Ketiga isu tersebut, menurut Moeldoko, perlu segera dicarikan solusi untuk melanjutkan keberlangsungan kerja KF-21 Boramae.
“Pada kerja sama ini juga ada pertaruhan hubungan politik kedua negara [Indonesia dan Korsel], jangan sampai ini dipertaruhkan dan harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh,” kata Moeldoko dalam keterangan resmi, Selasa (3/10/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
