Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengaku telah mengetahui perbedaan pernyataan kader dan elite PDI Perjuangan (PDIP) terkait permintaan masa jabatan tiga periode dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia telah melihat tanda-tanda ketegangan internal di PDIP, dan menganggap isu tersebut sudah basi kendati diungkit kembali belakangan ini.
“Saya mendengar ada dugaan ketegangan internal di PDI Perjuangan. Makanya, elite yang satu beda pendapat sama yang lain. Kami melihat tanda-tandanya, aneh juga isu begini diungkit lagi, sudah basi,” katanya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Sabtu (28/10/2023).
Menurut kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap Jokowi, tetapi ada juga yang menghormati pilihan Jokowi sekeluarga pada saat yang bersamaan.
“Perang dua kelompok ini semakin terbuka,” lanjutnya.
Bagi Faldo, cerita perihal permintaan tiga periode ini bisa dikarang-karang, dan menegaskan bahwa pihaknya meyakini bahwa Jokowi tidak akan terbawa perasaan jika menyangkut soal politik.
Baca Juga
“Menurut saya, cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang. Intinya, bukan itu. Kami yakin dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul. Apalagi, dituduhkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, politisi PDIP Adian Napitupulu menyebutkan bahwa perseteruan Megawati Soekarnoputri dan PDIP dengan Jokowi timbul akibat ditolaknya usulan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, yang mana masalah konstitusi tidak dapat dinegosiasi bagi PDIP.
“Dulu ada yang datang minta rekomendasi wali kota dikasih. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu minta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," kata Adian di TVOne, Rabu (25/10/2023).
Sementara itu, Puan Maharani menepis kabar Jokowi meminta penambahan jabatan tiga periode.
“Setahu saya enggak. Enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,” ujarnya.
Adapun, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa Jokowi tidak secara langsung membahas rencana masa pimpinan presiden tiga periode atau ditambah, namun hal itu melalui menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
