Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mejawab kritik mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengenai penanganan kasus di Pulau Rempang, Batam.
Luhut menekankan bahwa kasus Rempang telah ditangani dengan baik oleh pemerintah. Dia mengimbau berbagai pihak agar tak membesar-besarkan apabila terjadi kekurangan, yang menurutnya telah tertangani dengan baik di lapangan.
"Di awal mungkin kita membuat sedikit tidak pas, tapi niatnya semuanya baik, sekarang tim yang ada di lapangan sudah menangani dengan baik," katanya di Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9/2023).
Jusuf Kalla menjadi sosok yang diundang dalam peluncuran buku Luhut Binsar Pandjaitan. Saat memberikan testimoni JK meminta Luhut untuk memperhatikan nasib warga Rempang.
Adapun, Luhut menjelaskan penanganan yang baik, salah satunya dilihat dari koordinasi antarpihak yang disebutnya sudah terarah. Hal ini termasuk perkara investor asal China yang disebut Luhut tetap berkomitmen untuk melanjutkan investasi di Pulau Rempang.
"Saya tidak berandai-andai, tapi apa yang saya lihat sekarang semestinya tidak ada masalah [investasi]," terangnya.
Baca Juga
Dirinya juga menampik temuan Ombudsman RI mengenai potensi maladministrasi dalam upaya relokasi warga Pulau Rempang.
Perkara tersebut disebutnya berhasil selesai seiring dengan pengalaman pemerintah dalam menangani konflik lain di berbagai daerah.
"Tidak juga, kita sudah pengalaman menyelesaikan konflik di Mandalika yang sudah puluhan tahun jadi selesai, juga Bandung Kertajati. Asal pendekatan baik, kita meneruskan aturan dengan baik, tidak ada yang boleh menang sendiri," papar Luhut.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan permasalahan di Rempang dapat selesai setidaknya pada awal 2024.
Pulau Rempang merupakan salah satu daerah yang masuk Program Strategis Nasional (PSN) 2023, yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata.
