Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Instruksi Kepala BP Batam soal Relokasi Warga Rempang: Tak Boleh Memaksa!

Kepala BP Batam menyampaikan instruksi kepada seluruh pegawai dan Pemerintah Kota Batam terkait relokasi warga Pulau Rempang.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi - Dok. BP Batam
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi - Dok. BP Batam

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan instruksi kepada seluruh pegawai BP dan Pemerintah Kota Batam untuk tidak memaksa masyarakat di Pulau Rempang untuk pindah.
 
"Apalagi memaksa, itu tidak ada dan tidak boleh dilakukan. Kami ingin ada sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu, investasi ini masuk, apa manfaatnya buat masyarakat setempat dan tentu apa hasilnya ke depan yang mereka dapat," kata Rudi seperti dikutip dari Antara, Sabtu (23/9/2023).

Rudi mengaku akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga. Terutama di lokasi-lokasi yang terdampak pembangunan proyek tahap I di Kelurahan Sembulang.
 
"Saya sendiri akan turun ke lapangan, kemarin sudah ke Pasir Panjang, nanti kami akan masuk ke lokasi-lokasi, terutama yang menjadi prioritas utama di lokasi yang 2.000 hektar plus yang 350 hektar yang akan dibangun Tower Rempang City. Mudah-mudahan itu bisa diterima. Saya akan turun terus, supaya masyarakat bisa memahami kondisi permasalahan investasi di sini," ujarnya.

Rudi memastikan relokasi warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco-City akan dilakukan setelah sosialisasi berjalan dengan baik.

"Pergeseran itu akan dilakukan setelah sosialisasi berjalan dengan baik dan kedua belah pihak sudah sepakat demi kebaikan bersama," tuturnya.
 
Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan kabar target pergeseran warga sampai tanggal 28 September 2023. Menurutnya, saat ini yang paling penting adalah BP Batam dan masyarakat Rempang bisa bersepakat, sehingga investasi bisa terealisasi.
 
"Itu yang paling penting. Saya berharap masyarakat Rempang dan sekitarnya bisa memaklumi itu, sehingga apa yang kami mau bisa terselesaikan," ucap Rudi.
 
Sementara itu, dalam keterangan tertulis BP Batam disebutkan, sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat terdampak pengembangan Kawasan Rempang terus berlangsung, Sabtu (23/9).

"Untuk saat ini, sosialisasi dan pendataan masih terus berlangsung. Kabar baiknya, jumlah warga yang bersedia untuk menempati hunian sementara selama rumah pengganti dibangun terus bertambah," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Tuty mengatakan, masyarakat yang terdampak investasi Rempang Eco-City pun mulai bersedia untuk menempati hunian sementara yang telah disiapkan BP Batam.

Menurut dia, kesediaan warga tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk terus melakukan pendekatan persuasif selama berlangsungnya sosialisasi dan pendataan oleh tim satuan tugas.

Hal ini selaras dengan instruksi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang meminta tim pendataan agar mengutamakan tindakan yang humanis serta komunikasi persuasif selama di lapangan.

Tuty mengungkapkan, pihaknya akan terus bekerja maksimal hingga investasi bisa terealisasi. Termasuk dalam memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Kawasan Rempang.

Sebelumnya, Tuty menyampaikan bahwa penolakan proyek Rempang Eco-City saat ini telah menjadi perhatian khalayak luas. Dia mengatakan apabila proyek Rempang Eco-City yang menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) terhambat, maka akan menimbulkan banyak pula performa tidak baik atau dampak negatif.

"Sejumlah penolakan yang terjadi, dapat membuat citra Batam [Indonesia] buruk dalam dunia investasi dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap Batam dan nama Indonesia secara lebih luas.” kata Tuty di Batam, Kamis (21/9/2023).

Selain itu, Tuty mengatakan apabila investasi hilang, maka peluang penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Rempang juga akan ikut hilang.

Tuty menyebut investasi di Pulau Rempang memberikan kesempatan anak penduduk tempatan, memperoleh haknya untuk mendapapatkan pendidikan yang terpadu dan sukses di daerah sendiri.

“Bila investasi ini hilang, maka belum tentu ada kesempatan yang sama bagi anak muda Rempang untuk mendapat pendidikan vokasi industri, kemudahan beasiswa hingga menjadi tenaga kerja yang skillfull meraih kesempatan berkarier di daerah mereka sendiri. Mereka tak perlu pergi keluar wilayah untuk mencari pekerjaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Tuty mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah berkompetisi dengan negara tetangga untuk mendapatkan investasi jumbo dari Xinyi. Sehingga jika tidak segera direalisasikan, maka dikhawatirkan potensi investasi akan direbut negara lainnya.

“Investasi ini sangat besar. Kita sedang berkompetisi [dengan negara tetangga] untuk mendapatkan Investasi Rp174 triliun untuk Xinyi dan Rp381 triliun untuk PT MEG, sedangkan rata-rata total investasi di Batam saja per tahun adalah sebesar Rp13,63 triliun,” ungkapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper