Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Sebut Food Estate 'Gagal', Salahkan Kementan

PDIP menyalahkan Kementerian Pertanian (Kementan) atas kegagalan program food estate.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku tak mempermasalahkan perubahan nama koalisi pendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju. JIBI/Bisnis- Akbar Evandio
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku tak mempermasalahkan perubahan nama koalisi pendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju. JIBI/Bisnis- Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menuding Kementerian Pertahanan sebagai biang keladi gagalnya proyek food estate alias lumbung pangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya merasa Kementan yang dipimpin oleh elite Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo, sangat buruk. Dia mencontohkan proyek food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Berbagai macam kebijakan dan program Kementan dalam tanda kutip, gagal. Contohnya itu food estate di NTT, itu gagal, coba dilihat saja. Jadi itu lumbung pangan itu coba dicek dan dievaluasi," jelas Djarot usai acara Petani Milenial: Inovasi dan Kreasi Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

Anggota Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementan ini tidak setuju apabila yang disalahkan presiden atas kegagalan proyek food estate. Menurutnya, ide Jokowi sudah bagus namun yang menjalankan proyek food estate-nya tidak bisa mewujudkan keinginan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Kebijakan bagus, ide Pak Jokowi bagus untuk bikin lumbung pangan. Tapi pemegang mandatnya, eksekutornya, implementasinya ya ini yang perlu dievaluasi," katanya.

Dia kembali mencontohkan buruknya kinerja Kementan, yaitu kenaikan harga beras belakangan ini. Padahal, lanjutnya, pemerintah menyampaikan stok beras aman. Djarot mengungkapkan, ternyata ketika dicek di Bulog, hampir semua stok beras yang tersedia hasil impor.

"Jadi di mana menteri pertanian kita ini? Bagaimana dengan data produksi beras kita? Supaya apa? Supaya kita punya data yang tunggal, karena kalau datanya salah, maka bisa dipastikan kebijakan dan program yang diambil pasti salah," ujarnya.

Djarot mengaku tidak mendorong Jokowi untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet ke Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Meski demikian, lanjutnya, Syahrul harus diberi peringatan.

"Masalah pergantan menteri itu adalah hak prerogatif presiden, monggo, silakan. Tapi minimal ini warning [peringatan] bagi Kementan bahwa ini ada masalah," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper