Bisnis.com, BOGOR - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir bakal calon presiden Anies Baswedan yang menurutnya telah mengkhianati Partai Demokrat.
SBY menjelaskan, Anies tidak amanah dengan kesepakatan koalisi karena memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya secara sepihak tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Partai Demokrat.
"Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya, dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).
Dia pun mempertanyakan, bagaimana bisa mungkin seorang yang sejak awal sudah amanah akan bisa mempergunakan kekuasaan dengan bijak apabila terpilih menjadi pemimpin.
"Nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya, bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Akan diapakan?" jelasnya.
SBY pun malah bersyukur kini sifat asli Anies dan mitra koalisinya terungkap. Mantan presiden ini menyatakan tak mungkin Demokrat mengusung dan berkoalisi dengan pihak yang tak amanah dengan kesepakatan bersama.
Baca Juga
"Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama? Apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres, memaksakan kehendak, dan tidak menganggap yang lain. Saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapresnya.
Padahal, kata Teuku, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat gus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya. Menurutnya, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
