Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara terkait kabar bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presidennya (cawapres) di Pilpres 2024.
Surya mengatakan, ada kemungkinan duet Anies-Cak Imin sebagai capres-cawapres terwujud, meskipun saat ini belum ada keputusan resmi.
"Kemungkinan ke arah situ [duet Anies-Cak Imin] bisa saja terjadi , tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini," ujar Surya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.
Lebih lanjut, dia tak menampik sekaligus tidak mengonfirmasi terkait tudingan Partai Demokrat yang sebut Surya telah setuju duet Anies-Cak Imin.
"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya ya," jelasnya.
Surya juga merasa prihatin apabila Partai Demokrat merasa dikhianati terkait kabar duet Anies-Cak Imin.
Baca Juga
"Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya gak, itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin. Nah saya pasti tidak bergembiralah menerima suatu kabar seperti itu [Demokrat merasa terkhianati]," jelasnya.
Surya masih berharap setiap anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ada saat ini yaitu NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus bersama menuju Pilpres 2024. Meski demikian, lanjutnya, dia tak akan marah apabila Demokrat akhirnya memutuskan keluar koalisi.
"Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh NasDem. Itu sikap yang paling mendasar," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat gus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya.
Menurut Riefky, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
