Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Airlangga Soal Kabar Cak Imin Jadi Cawapres Anies: Biasa Saja

Airlangga Hartarto mengaku tak ada yang istimewa apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga pagi bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Keduanya berjalan kaki di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu pagi, 25 September 2021./Twitter @airlangga_hrt
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga pagi bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Keduanya berjalan kaki di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu pagi, 25 September 2021./Twitter @airlangga_hrt

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tak ada yang istimewa apabila Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Sebagai informasi, Golkar dan PKB bersama Gerindra, PAN, PBB sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jadi calon presiden (capres).

"Kalau politik biasa saja [Cak Imin jadi cawapres Anies]," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2023) malam.

Dia mengatakan akan ada pembicaraan lanjutan apabila benar Cak Imin bermanuver jadi pendamping Anies di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan Anies secara sepihak telah menerima Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal, lanjutnya, disebutkan awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya.

Menurut Riefky, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.

Bisnis sudah coba mengonfirmasi ke pihak PKB dan NasDem. Namun, hingga kini belum ada respons kabar tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper