Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat menyebut bakal calon presiden Anies Baswedan sebagai pengkhianat, sebab telah berbohong dengan para pimpinan partai politik pengusungnya soal pilihan calon wakil presiden (cawapres)
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan Anies secara berurutan telah bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada akhir pekan lalu.
Anies, menurut Riefky, sudah menyatakan akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya di Pilpres 2024.
"Bahkan, capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 [enam hari yang lalu]. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Dia mengatakan, Anies bersama tiga pimpinan partai politik (parpol) pendukungnya itu sudah berbicara soal waktu pengumuman. Riefky mengatakan, Surya Paloh serahkan keputusan waktu pengumuman ke Tim 8, sedangkan SBY dan Salim Segaf mendesak segera diumumkan.
"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," lanjutnya
Baca Juga
Riefky mengatakan, pada Selasa (29/8/2023) malam di NasDem Tower secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," ungkapnya.
Menyikapi manuver ini, Riefky mengatakan Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi. Pengkhianatan terhadap apa yang disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan."
