Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin kudeta Niger telah mengusulkan transisi kekuasaan selama 3 tahun setelah bertemu dengan delegasi pemimpin Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS).
Jenderal Abdourahmane Tchiani, berbicara di televisi nasional dengan tidak memberikan perincian tentang kemungkinan transisi tersebut.
“Baik Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air maupun rakyat Niger tidak menginginkan perang, dan tetap terbuka untuk dialog,” katanya, setelah pertemuan pertamanya dengan delegasi dari ECOWAS di Ibu Kota Niger, Niamey.
Hanya saja dia mengatakan bahwa prinsip-prinsip langkah itu akan diputuskan dalam waktu 30 hari pada dialog yang akan diselenggarakan oleh dewan militer yang berkuasa.
“Tapi mari kita perjelas, jika serangan dilakukan terhadap kita, itu tidak akan menjadi jalan-jalan di taman yang tampaknya dipikirkan oleh beberapa orang,” ujarnya, seperti dilansir dari Aljazeera, pada Senin (21/8/2023).
ECOWAS telah memberlakukan sanksi berat terhadap Niger setelah kudeta 26 Juli dan telah memerintahkan pengerahan pasukan siaga untuk memulihkan aturan konstitusional di negara tersebut.
Baca Juga
Blok tersebut mengatakan bahwa hari-H yang dirahasiakan telah disetujui untuk kemungkinan intervensi militer dan 11 dari 15 negara anggotanya telah setuju untuk mengerahkan pasukan dalam operasi tersebut.
Tchiani dalam pidatonya selama 12 menit mengklaim ECOWAS bersiap untuk menyerang Niger dengan membentuk tentara pendudukan bekerja sama dengan tentara asing dan mengecam sanksi “ilegal” dan “tidak manusiawi” yang diberlakukan oleh blok regional itu.
“Saya tegaskan kembali di sini bahwa ambisi kami bukan untuk merebut kekuasaan. Saya juga menegaskan kembali kesiapan kami untuk terlibat dalam dialog apapun, selama itu memperhitungkan orientasi yang diinginkan oleh orang-orang Niger yang bangga dan tangguh,” tambahnya.
ECOWAS telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap kudeta 26 Juli di Niger, yang ketujuh di kawasan itu dalam 3 tahun, daripada yang sebelumnya di Mali, Burkina Faso dan Guinea.
