Meskipun mulai diterapkan per Senin ini, banyak warganet yang masih mengeluhkan kebijakan WFH bagi ASN tidaklah efektif.
Di Twitter, warganet mengkritik kebijakan WFH yang tidak membuat kendaraan pribadi berkurang di jalanan Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth juga turut menyuarakan pendapatnya mengenai aturan WFH ini.
Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut sangat tidak adil bagi masyarakat Jakarta, pasalnya yang diberlakukan WFH hanya berlaku bagi ASN dan PJJ berlaku hanya bagi sekolah-sekolah sekitaran wilayah penyelenggaraan KTT ASEAN.
"Kebijakan tersebut sangat tebang pilih. Kenapa yang di berlakukan WFH hanya ASN dan PJJ hanya untuk sekolah di sekitar KTT ASEAN saja? Lalu bagaimana daerah-daerah lain yang masih diselimuti polusi buruk, mengapa tidak diberlakukan hal yang sama agar tidak ada kesenjangan sosial. ASN DKI dan ASN Kementerian itu digaji menggunakan pajak yang dibayar oleh masyarakat, cukup tragis memang, mengapa masyarakat yang bekerja di sektor swasta tidak menjadi perhatian terkait kebijakan WFH ini. Mereka itu membayar pajak lho," kata Kenneth dilansir dari situs resmi PDIP, Senin 21 Agustus 2023.
Selain Kenneth, beberapa pengamat juga mengatakan bahwa kebijakan WFH tidak akan berpengaruh terlalu banyak bagi perbaikan udara di Jakarta.
Baca Juga
Sebab seumber polusi bukan hanya soal asap kendaraan namun juga berbagai industri di wilayah tersebut dan PLTU.
"Sumber polusi itu tidak hanya persoalan moda transportasi, tapi juga ada dari industri, bahkan ada dari PLTU. Sementara itu posisinya ada di luar Jakarta semua," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, Minggu (20/8/2023).
