Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), yang juga menyasar anggota kepolisian.
Sigit mengatakan tak memiliki ukuran tertentu mengenai tunjangan yang ideal dari segi besarannya untuk anggota kepolisian. Meski demikian, dia mengapresiasi pemerintah yang memutuskan untuk menaikkan gaji anggota Korps Bhayangkara.
"Mungkin di sini pertama kalau ditanya ideal pasti masing-masing punya ukuran, tetapi kami mewakili instansi institusi Polri tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kenaikan gaji yang diberikan kepada ASN TNI/Polri," jelasnya kemarin pada saat konferemsi pers RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, dikutip Kamis (17/8/2023).
Mantan Kabareskrim Polri itu menilai Indonesia justru meningkatkan anggaran belanjanya di 2024, termasuk untuk alokasi gaji dan pensiunan abdi negara, kendati banyak negara yang mengalami pelambatan ekonomi.
Oleh sebab itu, Sigit menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji PNS dan pensiunan itu. Dia mengaku biasanya hanya meminta tambahan anggaran apabila berkaitan dengan keperluan pengamanan dan ketertiban masyarakat.
"Biasanya kami minta Bu Menkeu karena kaitannya kita harus menjaga harkamtimbmas menjelang Pemilu dan tentunya dukungan-dukungan untuk menjaga harkamtibmas dukungan anggaran operasiona. Katakanlah di tengah jalan dalam situasi tertentu kita mengalami kesulitan, mungkin dalam kesempatan ini kami biasanya akan mengajukan tambahan ke Bu Menkeu," terangnya.
Baca Juga
Adapun pemerintah menggelontorkan pos anggaran hukum serta pertahanan dan keamanan pada tahun depan, di antaranya berfokus untuk keperluan terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyandi Indrawati menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan di antara kebijakan APBN tahun depan bersama dengan program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.
"Tahun 2024 kita juga cadangkan untuk pelaksanaan Pemilu. Itu Pemilu dari Pilpres, Pileg, dan berbagai dinamika yang diantisipasi," terangnya pada konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Mantan Pejabat Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa dalam tahapan Pemilu, maka pemerintah turut mendukung Polri dari sisi anggaran guna fungsi pengamanan selama tahapan kontestasi politik.
"Tahun depan juga tahun Pemilu oleh karena itu berbagai belanja untuk mendukung tugas kepolisian dan juga mengingatkan kemampuan pertahanan dan keamanan Indonesia terus kita dukung dengan alokasi Rp324,1 triliun," terangnya.
