Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendesak penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk keberlanjutan pembangunan, saat membaca pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2023 pada Rabu (16/8/2023).
Bamsoet menegaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar terutama nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Meski demikian, lanjutnya, masih banyak warga negara yang belum menikmati kekayaan alam itu.
Dengan begitu, Bamsoet berpendapat Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, supaya mampu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah itu.
"Karena itu, kita semua perlu mempertimbangkan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara," ujar Bamsoet di Ruang Sidang, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Meski demikian, dia mendorong pembahasan PPHN dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini ada legitimasi yang kuat penerapan PPHN itu.
"Kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi
kita dengan menata kembali haluan negara, untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman," jelas Bamsoet.
Baca Juga
Nantinya, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD ini.
Jokowi sendiri akan memberi dua pidato. Berdasarkan jadwal sidang tahunan yang diterima Bisnis, pidato pertama Presiden akan dilakukan hari ini pukul 10.16 WIB, untuk membahas tentang kinerja lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan RI.
Kemudian, pidato kedua Jokowi dilakukan pada pukul 13.50 WIB dan akan membahas tentang penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
Sidang tahunan tersebut rencananya akan dihadiri oleh 1.549 undangan. Selain Presiden dan Wakil Presiden, acara tersebut juga bakal dihadiri oleh mantan presiden dan mantan wakil presiden, lalu mantan ketua MPR/DPR dan DPD.
Selain itu, turut hadir pula para pimpinan lembaga negara , menteri Kabinet Indonesia Maju dan para pejabat setingkat menteri.
Tidak hanya itu, para ketum partai juga dikabarkan akan menghadiri sidang tahunan yang digelar di DPR, ditambah para ketua ormas keagamaan se-Indonesia.
