Bisnis.com, SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajaran menteri kabinet Indonesia Maju dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Rapat Terbatas (Ratas) terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/8/2023).
Kualitas udara Jabodetabek selama satu pekan terakhir mendapat nilai yang sangat buruk. Bahkan pada Sabtu (12/8), kualitas udara (air quality index/AQI) di DKI Jakarta berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
Ia pun memiliki sejumlah catatan penanganan kasus polusi DKI yang mengkhawatirkan ini. Salah satunya dengan mendorong para pekerja untuk kembali menerapkan hybrid working dan work form home (WFH).
“Jika diperlukan juga, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home (WFH) mungkin saya tidak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [nanti pekerja yang WFH sebanyak] 75 [persen] atau 25 [persen] atau angka yang lain,” tuturnya di Istana Negara, Senin.
Lebih lanjut, ia meminta jajaran Kementerian/Lembaga diminta untuk konsisten dalam menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.
Dia mengatakan bahwa pada Agustus 2023, LRT juga akan segera dioperasionalkan, sehingga dapat membantu kinerja moda lainnya seperti MRT yang sudah beroperasi.
Baca Juga
“Kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Jokowi juga mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan udara di DKI mengkhawatirkan. Di antaranya yakni kemarau panjang, peningkatan polusi, dan aktivitas industri.
"Saya memiliki catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait,"
Untuk catatan jangka pendek, Jokowi menginstruksikan adanya rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek.
Kemudian, orang nomor satu di Indonesia itu juga memerintahkan agar jajarannya dapat memperbanyak ruang terbuka hijau. Menurutnya, apabila diperlukan anggaran untuk mewujudkan fasilitas tersebut maka jajaran perlu segera menyiapkan anggaran yang dibutuhkan.
Adapun Presiden Ke-7 RI itu menegaskan bahwa dalam upaya jangka panjang setiap pihak diinstruksikannya untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubaham iklim.
“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek dan terakhir terus mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” pungkas Jokowi.
