Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajaran menteri kabinet Indonesia Maju dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Rapat Terbatas (Ratas) terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/8/2023).
Kepala Negara menilai bahwa kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir mendapat nilai yang sangat sangat buruk. Apalagi, dia melihat bahwa pada Sabtu (12/8/2023) kualitas udara (air quality index/AQI) di DKI Jakarta berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
“Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi polusi di Jabodetabek kian memburuk, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” tuturnya di Istana Negara, Senin (14/8/2023)
Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu mengaku memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh Kementerian/Lembaga terkait, baik secara jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.
Untuk catatan jangka pendek, Jokowo menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait agar secepatnya melakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan rekayasa cuaca memancing hujan di kawasan Jabodetabek serta menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususmya di Jabodetabek.
Baca Juga
Kemudian, orang nomor satu di Indonesia itu juga memerintahkan agar jajarannya dapat memperbanyak ruang terbuka hijau. Menurutnya, apabila diperlukan anggaran untuk mewujudkan fasilitas tersebut maka jajaran perlu segera menyiapkan anggaran yang dibutuhkan.
“Jika diperlukan juga, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home (WFH) mungkin saya tidak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [nanti pekerja yang WFH sebanyak] 75 [persen] atau 25 [persen] atau angka yang lain,” tuturnya
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan dalam upaya jangka menengah jajaran Kementerian/Lembaga diminta untuk konsisten dalam menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.
Dia mengatakan bahwa pada Agustus 2023, LRT juga akan segera dioperasionalkan, sehingga dapat membantu kinerja moda lainnya seperti MRT yang sudah beroperasi.
“Kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ucapnya.
Adapun Presiden Ke-7 RI itu menegaskan bahwa dalam upaya jangka panjang setiap pihak diinstruksikannya untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubaham iklim.
“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek dan terakhir terus mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” pungkas Jokowi.
