Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah nasionalis-religius Israel mengajukan rencana mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Tepi Barat, meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan perluasan pemukiman yang dianggap sebagai penghalang perdamaian dengan Palestina.
Dilansir Reuters pada Senin (19/6/2023), rencana IMB untuk 4.560 unit rumah di berbagai wilayah Tepi Barat termasuk dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel yang akan bertemu pekan depan.
Dari jumlah tersebut, hanya 1.332 yang siap untuk persetujuan akhir, sedangkan sisanya masih melalui proses izin awal.
“Pemerintah akan terus mengembangkan pemukiman dan memperkuat cengkeraman Israel di wilayah tersebut,” ungkap Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang juga memegang portofolio pertahanan dan memiliki peran utama dalam administrasi Tepi Barat.
Sebagian besar negara lain menganggap pemukiman tersebut, yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967, sebagai pendudukan ilegal. Keberadaan pemukiman tersebut merupakan salah satu masalah mendasar dalam konflik Israel-Palestina.
Palestina ingin mendirikan sebuah negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perundingan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat telah dibekukan sejak tahun 2014.
Baca Juga
Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa mereka sangat terganggu dengan langkah tersebut, dan meminta Israel untuk kembali melanjutkan dialog untuk meredakan ketegangan.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan tindakan tersebut membuat solusi bagi Israel dan Palestina semakin sulit tercapai dan menjadi penghalang bagi perdamaian.
"Seperti yang telah menjadi kebijakan sejak lama, Amerika Serikat menentang tindakan sepihak seperti itu," ungkap Miller dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters Senin (19/6).
Sejak mulai menjabat pada bulan Januari, koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan IMB terhadap lebih dari 7.000 unit rumah baru, yang sebagian besar berada di Tepi Barat.
Mereka juga mengubah undang-undang untuk membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat permukiman yang sebelumnya telah dievakuasi.
Menanggapi keputusan Israel pada hari Minggu, Otoritas Palestina - yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian Tepi Barat - mengatakan akan memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama dengan Israel yang dijadwalkan pada hari Senin.
Kelompok Hamas yang telah memerintah Gaza sejak tahun 2007 mengutuk langkah tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan Israel legitimasi atas tanah Palestina.
“Rakyat kami akan menolaknya dengan segala cara,” ungkap Hamas.
