Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mahfud Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies: Bisa Merusak Demokrasi

Mahfud MD mengaku menolak tawaran menjadi cawapres Anies Rasyid Baswedan pada Pilpres 2024.
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat yang diikuti anggota TNI dan Polri tersebut mengangkat tema Sinergisitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat yang diikuti anggota TNI dan Polri tersebut mengangkat tema Sinergisitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pernah ditawari menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk berpasangan dengan Anies Rasyid Baswedan pada pemilihan umum (pemilu) 2024. Namun, dia menolak tawaran tersebut.

"Kepada Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies, antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia tidak?’ Saya jawab tidak,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/6/2023).

Untuk diketahui, Syaikhu merupakan Presiden PKS, sedangkan Al Muzzammil Yusuf adalah politisi PKS yang menjabat sebagai anggota DPR RI.

Mahfud menjelaskan alasannya menolak tawaran dipasangkan dengan Anies Baswedan lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu didukung dari partai-partai yang bisa mengajukan cawapres sendiri.

"Saya bilang, karena di koalisi bapak itu ada NasDem, Demokrat dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri. Kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi, kalau yang satu keluar karena Anda ajak saya kan rusak. Oleh sebab itu saya bilang kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam agar koalisi tidak pecah," imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga melanjutkan pesannya kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana terkait Pemilu 2024.

"Kan Denny itu, bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket, memang iya karena dia [Denny] selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda pemilu. Kalau gitu bagi tugas, 'Kamu saya tugaskan jaga Anies, agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah', itu maksud saya," tuturnya.

Menurutnya, apabila Denny Indrayana berpikir ada upaya untuk menggagalkan pemilu, maka sebaiknya Denny melaporkannya langsung.

"Kalau ada oknum, pemerintah, oknum ya, ya bilang saya. Nah saya yang jaga pemilu-nya. Jangan dituduh mau gagalkan pemilu. Saya yang jaga agar pemilu-nya jadi, bagi tugas gitu dan saya beri tugas itu bukan hanya kepada Denny,” imbuhnya.

Mahfud pun mengatakan tidak hanya meminta Denny untuk menjaga demokrasi, tapi juga meminta tokoh lain.

"Bukan hanya Denny yang saya tugaskan, teman-teman yang mendukung Anies, saya bilang 'jaga'. Kan banyak teman saya yang jadi pendukung, dia jaga, Meskipun saya tidak dukung, tapi saya tetap jaga demokrasi. Kan begitu," pungkas Mahfud.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper