Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti rencana cawe-cawe Presiden Jokowi (Jokowi) dalam proses suksesi pemilihan umum (pemilu) 2024.
Menurutnya, tak ada alasan lain selain keinginan Jokowi untuk mempertahankan dinasti politiknya hingga mantan Wali Kota Solo ini memutuskan untuk ‘turun gunung’ mengurusi kontestasi politik mendatang.
“Gak perlu ditanya maksudnya, jelas Jokowi ingin mempertahankan dinastinya, mempertahankan oligarkinya karena itu dia harus turun ‘main’,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (30/5/2023).
Rocky menilai bahwa rencana cawe-cawe ini juga menjadi bukti dari keinginan Jokowi untuk bisa lebih lama mengurusi negara.
Sebab, peristiwa baru ini menunjukkan bahwa Kepala Negara tidak merasa puas bahkan setelah memimpin negara selama tujuh tahun lamanya.
“Ini adalah suatu peristiwa yang akan orang ingat, ada presiden yang tidak puas selama tujuh tahun, lalu berupaya untuk cawe-cawe supaya sangat mungkin dia diperpanjang lagi tiga atau lima tahun,” tuturnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, Jokowi menegaskan sikapnya sebagai Kepala Negara di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2024.
Presiden mengatakan dirinya akan dan harus 'cawe-cawe' untuk kepentingan nasional dan kepentingan negara.
“Saya enggak akan netral. Untuk negara ini, saya perlu cawe-cawe,” tegas Jokowi kepada pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023) sore.
Sikap cawe-cawe yang dimaksud Jokowi tersebut merujuk pada beberapa hal.
Pertama, Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
Kedua, Kepala Negara berkepentingan agar Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
Keempat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free and fair. Presiden pun berjanji akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.
Kelima, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif artificial inteligence (AI), hingga black campaign melalui media sosial/daring.
