Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) buka suara soal kabar mempertimbangkan sosok dari Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjadi pendamping bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada 2024.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk kadernya itu tengah dipikirkan secara kontemplatif oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Kendati tak menyebut nama secara spesifik, Basarah mengatakan bahwa sosok bacawapres yang diincar di antaranya ada yang beredar dalam rumor di publik.
"Ya sosok yang diincar tentu kalau dalam bahasa Ibu Mega sedang dipikirkan secara kontemplatif, dari nama-nama yang ada baik yang beredar di publik maupun yang tidak beredar di publik," ujar Ahmad Basarah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5/2023).
Namun demikian, Wakil Ketua MPR itu menegaskan bahwa proses penentuan pendamping Ganjar di 2024 masih cukup panjang. Kewenangan juga akan berada di tangan Megawati, seperti halnya penetapan Ganjar sebagai bacapres PDIP.
Basarah juga menyebut partainya bakal berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo, selaku kader PDIP yang saat ini menduduki kursi tertinggi pemerintahan.
Baca Juga
"Kami akan berdiskusi dengan Pak Jokowi juga dalam kapasitas sebagai kader PDIP. Saya kira otoritas itu ada pada Ibu Mega. Kita tunggu bulan, hari, jam, atau tanggal baiknya," tutur Basarah.
Terkait dengan cawapres dari NU, Basarah mengatakan silaturahmi secara umum dilakukan secara intensif dengan salah satu ormas Islam terbesar itu. Namun demikian, dia mengatakan partainya tidak akan menarik NU ke dalam politik praktis.
Akan tetapi, Basarah tak menampik bahwa PDIP dan NU memiliki sejarah cukup panjang dalam kerja sama pada arena politik maupun pemerintahan.
Misalnya, Megawati sempat menjadi Wakil Presiden pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tokoh penting NU.
Kemudian, saat Megawati menjadi presiden, anak Presiden Soekarno itu didampingi oleh tokoh NU juga yakni Hamzah Haz.
Duet itu berlanjut setidaknya teranyar saat Pilpres 2019, ketika Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Maruf Amin, yang sebelum pemilihan menjabat sebagai Rais Aam.
"Namun demikian, kami harus mengakui bahwa dalam perjalanan panjang kerja sama politik kekuatan nasionalis seperti PDIP itu banyak dilakukan bersama dengan kader-kader NU," ujarnya.
