Bisnis.com, JAKARTA - Badan anti-korupsi Pakistan menangkap mantan Perdana Menteri Imran Khan di Pengadilan Tinggi Islamabad pada Selasa (9/5/2023). Penangkapan Imran Khan berbuntut dramatis yang mengancam gejolak baru karena partai pendukungnya menyerukan protes nasional dan menutup (shut down) Pakistan.
Mengutip Reuters, rekaman penangkapan menunjukkan lusinan pasukan paramiliter dengan perlengkapan anti huru hara mengelilingi Khan dan membawanya ke sebuah van hitam.
Penangkapan Khan terjadi sehari setelah militer mengeluarkan teguran publik yang jarang terjadi terhadap mantan perdana menteri karena tuduhan berulang terhadap seorang pejabat militer senior yang mencoba membunuhnya dan mantan kepala militer akan menggulingkannya dari kekuasaan.
Pengadilan tinggi di Islamabad telah memanggil pihak berwenang untuk menjelaskan penangkapan Khan di gedung pengadilan. Ketegangan memuncak di kota-kota besar setelah penangkapan.
Ratusan pendukung memblokir jalan-jalan di kota asal Khan, Lahore, tempat polisi disiagakan tinggi, serta provinsi barat laut Khyber-Pakhtunkhwa. Para pengunjuk rasa juga memblokir jalan utama di kota pelabuhan Karachi, menurut saksi Reuters.
Khan akan dibawa ke pengadilan antikorupsi pada hari Rabu, kata GEO TV. Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Khan meminta para pendukungnya untuk "menutup Pakistan".
Baca Juga
"Ini waktu Anda, orang-orang Pakistan. Khan selalu membela Anda, sekarang saatnya membela dia," tulis PTI di Twitter.
Khan, 70, seorang pahlawan kriket yang berubah menjadi politisi, tidak menunjukkan tanda-tanda menurun sejak dia digulingkan sebagai perdana menteri pada April tahun lalu. Bahkan setelah terluka dalam serangan November di konvoinya saat dia memimpin pawai protes ke Islamabad, menyerukan pemilihan umum cepat.
Penangkapannya terjadi pada saat warga Pakistan terhuyung-huyung akibat krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa, dengan rekor inflasi tinggi dan pertumbuhan anemia. Paket dana talangan Dana Moneter Internasional telah tertunda selama berbulan-bulan meskipun cadangan devisa hampir tidak cukup untuk menutupi impor sebulan.
Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan kepada wartawan bahwa Khan telah ditangkap oleh Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) setelah dia tidak muncul "meskipun ada pemberitahuan".
Dia mengatakan tuduhan terhadap Khan adalah bahwa dia dan istrinya telah menerima tanah senilai hingga 7 miliar rupee (US$24,70 juta) atau sekitar Rp363 miliar dari pengembang tanah yang dituduh melakukan pencucian uang oleh otoritas Inggris.
Dia menambahkan bahwa otoritas Inggris telah mengembalikan 190 juta pound (US$ 240 juta) atau sekitar Rp3,52 triliun ke Pakistan sehubungan dengan pencucian uang, yang kemudian dikembalikan Khan ke pengembang tanah alih-alih menyimpannya di kas negara.
Khan membantah melakukan kesalahan. NAB mengeluarkan surat perintah penangkapan Khan pada 1 Mei, menurut perintah yang dilihat oleh Reuters. "Khan dituduh melakukan pelanggaran korupsi dan praktik korupsi," katanya.
Kasus korupsi adalah salah satu dari lebih dari 100 kasus yang diajukan terhadap Khan sejak ia digulingkan dari kekuasaan dalam pemungutan suara parlemen. Dia menjalani empat dari masa jabatan lima tahunnya.
Dalam sebagian besar kasus, Khan menghadapi larangan memegang jabatan publik jika terbukti bersalah, dengan pemilihan nasional dijadwalkan pada November.
