Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa penyebab kerusakan jalan di Lampung lantaran kendaraan yang berlalu lalang dengan muatan berlebih.
Arinal menilai bahwa kendaraan over demension over load (ODOL) menjadi penyebab utama kerusakan jalan seperti yang terjadi saat ini.
"Hanya satu yang saya minta karena sudah dibantu Presiden masyarakat sekitarnya pengusaha harus menyadari kemampuan tonase, jangan berlebihan," ujarnya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau sejumlah ruas jalan rusak pada Jumat (5/5/2023).
Tak hanya itu, dia juga melanjutkan bahwa pemerintah daerah (pemda) akan segera melakukan penertiban dengan tonase yang berlebihan ini. Salah satunya, dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung guna menindak kendaraan berat tersebut.
"Iya saya akan berkoordinasi dengan kepolisian Polda Lampung untuk menertibkan kendaraan yang melebihi tonase ini," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berkelakar seusai menjajal secara langsung kondisi infrastruktur jalan yang mengalami rusak parah di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja (kunker) pada hari ini, Jumat (5/5/2023).
Baca Juga
Dia pun melemparkan sindiran halus bahwa jalan daerah yang menjadi tanggung jawab Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tersebut sangat mulus saat dilewati.
“Jalannya mulus dan enak. Jadi ya dinikmati, sampai Pak Zulkifli Hasan tadi tidur dan saya juga tidur. Ya, karena mulus, sampai di mobil tidur bisa tidur,” katanya kepada wartawan sambil melempar senyum kecil di wajah.
Turut mendampingi Jokowi dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick (BUMN) Thohir, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.
Orang nomor satu itu pun juga menyinggung perihal tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov) Lampung yang dinilai abai dalam melihat kondisi infrastruktur pendukung yang ada. Padahal, menurutnya jalan sebagai infrastruktur telah memiliki aturan terkait dengan pihak yang perlu melakukan perbaikan dan peningkatan.
“Ya begini, semangatnya adalah kami ingin memperbaiki jalan yang kami lihat baik jalan kabupaten, jalan provinsi, sehingga jalan Kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggungjawab jalan Nasional itu di pemerntah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan Kabupten itu di bupati dan wali kota,” tuturnya kepada wartawan di Jalan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (5/5/2023).
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu mengaku bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih memperbaiki jalan-jalan di Lampung karena sudah meresahkan.
“Karena memang sudah lama, ya akan diambil alih [perbaikannya] oleh pemerintah pusat,” ujarnya disambut tepuk tangan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lengkap dengan senyum di wajah.
Tak hanya itu, Presiden Ke-7 RI itu juga menyampaikan akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 Miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang telah ditinjau oleh Pemerintah.
“Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai Juni karena harus lelang dulu,” katanya.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan telah memberikan perintah kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk segera melakukan lelang yang dimaksudkan.
“Saya sudah perintahkan Pak Gubernur untuk segera lelang. Namun, juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggungjawab Pak Gubernur, ada yang tanggungjawab bapak/ibu bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat,” ujarnya.
Selanjutnya, presiden asal Surakarta ini juga mengatakan bahwa fokus pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur pendukung tersebut tak hanya akan diprioritaskan di Lampung, tetapi seluruh provinsi lainnya sehingga diharapnya setiap pemerintah daerah setempat tak abai apabila ada kondisi jalan yang rusak.
“Ya, kami tidak hanya fokus di sini saja, tetapi juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama dan harus dibantu oleh pemerintah pusat, bukan karena viral atau tidak, enggak ada, memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan termasuk menyiapkan jalan yang baik,” tandasnya.
Jokowi menjelaskan perbaikan jalan dibutuhkan karena hal itu menyangkut mobilitas barang, orang tetapi juga menyangkut biaya dan ongkos logistik.
“Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu enggak bisa bersaing, ya itu,” pungkas Jokowi.
