Bisnis.com, JAKARTA – Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berganti mobil saat meninjau kondisi infrastruktur penghubung tersebut di Provinsi Lampung.
Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyebut bahwa Jokowi beranjak dari mobil ber plat ‘Indonesia 1’ itu saat berada di Ruas jalan Seputih Raman, Lampung, Jumat (5/5/2023).
“Benar. Tadi pas di Jalan Seputih Raman, saat lagi meninjau jalan, kemudian diberitahu harus ganti mobil karena ada indikator yang menyala. Namun, masih hidup mobilnya, tetapi karena indikator yang menyala, Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay menyarankan untuk berganti mobil,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/5/2023).
Lebih lanjut, Bey menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu langsung berganti dari menggunakan mobil Mercedes-Benz S 600 Guard menjadi jenis jeep.
Sebelumnya, Bey juga menyampaikan bahwa pihak sekretariat presiden (setpres) telah menyarankan agar Presiden Ke-7 RI itu menggunakan Heli untuk meninjau kondisi jalan di Lampung, tetapi Jokowi menolak lantaran ingin merasakan secara langsung jalan yang tengah viral beberapa waktu ke belakang.
“Presiden ditawarkan heli, tetapi [Jokowi] justru balik bertanya, ‘kalau saya naik heli, bagaimana saya bisa merasakan jalanan yang rusak?’ Waktu mendengar akan memakai heli itu, ‘nggak usah, nggak usah pakai heli, saya naik mobil aja’ begitu,” tandas Bey.
Baca Juga
Sementara itu, Jokowi pun menceritakan pengalamannya usai menjajal secara langsung kondisi infrastruktur jalan yang mengalami rusak parah di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja (kunker) pada hari ini, Jumat (5/5/2023).
Dia menyinggung perihal tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) lampung yang dinilai abai dalam melihat kondisi infrastruktur pendukung yang ada. Padahal, menurutnya jalan sebagai infrastruktur telah memiliki aturan terkait dengan pihak yang perlu melakukan perbaikan dan peningkatan.
“Ya begini, semangatnya adalah kami ingin memperbaiki jalan yang kami lihat baik jalan Kabupaten, jalan Provinsi, sehingga jalan Kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggungjawab jalan Nasional itu di pemerntah pusat, Jalan Provinsi itu ada di Gubernur, jalan Kabupten itu di Bupati dan Wali Kota,” tuturnya kepada wartawan di Jalan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (5/5/2023).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa lantaran kondisi jalan yang rusak telah lama diresahkan oleh warga setempat, maka pemerintah pusat disebutnya akan mengambil alih untuk memperbaiki jalan-jalan di Lampung.
“Karena memang sudah lama, ya akan diambil alih [perbaikannya] oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya disambut tepuk tangan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lengkap dengan senyum di wajah.
Tak hanya itu, Presiden Ke-7 RI itu juga menyampaikan akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 Miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang telah ditinjau oleh Pemerintah.
“Tahun ini Pemerintah Pusat khusus untuk lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai Juni karena harus lelang dulu,” katanya.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan telah memberikan perintah kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk segera melakukan lelang yang dimaksudkan.
“Saya sudah perintahkan Pak Gubernur untuk segera lelang. Namun, juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggungjawab Pak Gubernur, ada yang tanggungjawab Bapak/Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Selanjutnya, Presiden asal Surakarta ini juga mengatakan bahwa fokus Pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur pendukung tersebut tak hanya akan diprioritaskan di Lampung, tetapi seluruh Provinsi lainnya sehingga diharapnya setiap Pemerintah daerah setempat tak abai apabila ada kondisi jalan yang rusak.
“Ya, kami tidak hanya fokus di sini saja, tetapi juga melihat di beberapa Provinsi juga banyak hal yang sama dan harus dibantu oleh Pemerintah Pusat, bukan karena viral atau tidak, enggak ada, memang tugasnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota itu memberikan pelayanan termasuk menyiapkan jalan yang baik,” tandasnya.
Jokowi menjelaskan perbaikan jalan dibutuhkan karena hal itu menyangkut mobilitas barang, orang tetapi juga menyangkut biaya dan ongkos logistik.
“Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu enggak bisa bersaing, ya itu,” pungkas Jokowi.
Turut mendampingi Jokowi dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick (BUMN) Thohir, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.
