Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus dibawa ke pengadilan atas perangnya di Ukraina.
Hal itu disampaikannya pada Kamis (4/5/2023), saat berkunjung ke Den Haag, Belanda. Dia menyerukan pengadilan internasional baru untuk "kejahatan agresi."
"Kami akan membentuk pengadilan khusus... untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini bukannya tidak tersentuh," kata Zelensky dalam konferensi pers, menggarisbawahi bahwa invasi itu sendiri harus dilihat sebagai "pelanggaran utama" yang dilakukan oleh Moskow.
Melansir Reuters, pernyataan itu disampaikan Zelensky selama kunjungan mendadaknya ke Den Haag, yang dikenal sebagai Ibu Kota peradilan internasional. Tapi itu sebagian besar bersifat simbolis - gagasan tentang pengadilan semacam itu mendapat dukungan, tetapi kecil kemungkinan Moskow, yang menyangkal melakukan kesalahan di Ukraina, akan berpartisipasi.
Pada bulan Maret, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), pengadilan kejahatan perang permanen yang juga dikunjungi Zelensky pada hari Kamis (4/5/2023), mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas dugaan deportasi anak-anak dari Ukraina, yang akan menjadi kejahatan perang.
Tetapi ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan agresi apa pun di Ukraina.
Baca Juga
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kejahatan agresi sebagai "invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara (di) wilayah negara lain atau pendudukan militer apa pun".
Komisi Eropa mendukung pembentukan pusat internasional terpisah untuk penuntutan kejahatan agresi di Ukraina, dan Amerika Serikat (AS) mengatakan ingin melihat pengadilan semacam itu, meskipun sekutu berbeda pendapat mengenai bentuk yang harus diambil.
"Kita semua ingin melihat Vladimir yang berbeda di sini di Den Haag, orang yang pantas dikenai sanksi atas tindakan kriminalnya di sini, di Ibu Kota hukum internasional," kata Zelensky dalam pidatonya pada hari sebelumnya, mengacu pada Putin.
"Saya yakin kita akan melihat itu terjadi ketika kita menang, dan kita akan menang," katanya.
Pertanyaan hukum dan praktis utama tetap ada, tentang bagaimana pengadilan agresi yang sah dapat dibentuk, baik oleh sekelompok negara yang mendukungnya atau dengan persetujuan dari Majelis Umum PBB.
Rusia bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksinya. Negara itu menyangkal melakukan kekejaman selama konfliknya dengan Ukraina, yang disebutnya sebagai "operasi khusus" untuk "mendemiliterisasi" tetangganya.
