Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai masih ada kesenjangan dalam komitmen Amerika Serikat (AS) untuk memberi Korea Selatan (Korsel) lebih banyak ilmu tentang perencanaan nuklir jika terjadi konflik dengan Korea Utara (Korut).
Janji pemberian ilmu tentang nuklir muncul setelah ada pembicaraan antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, yang mencakup masalah-masalah termasuk Korea Utara, perdagangan, dan perang Ukraina.
Korea Selatan juga memperbarui janjinya untuk tak mengejar senjata nuklir sendiri, di tengah kecemasan atas persenjataan rudal dan bom Pyongyang yang terus meningkat.
"Biasanya ketika kita berbicara tentang 'pencegahan yang diperluas', artinya satu negara coba mencegah negara musuh menyerang sekutunya," ujar Justin Hastings, peneliti tamu senior di Korea Centre, National University of Singapore East Asian Institute dilansir dari CNA, Jumat (28/4/2023).
Program senjata Korea Utara yang berkembang pesat - termasuk rudal balistik yang dapat mencapai kota-kota AS - telah menimbulkan kekhawatiran tentang apakah AS benar-benar akan menggunakan senjata nuklirnya untuk membela Korea Selatan atas dasar apa yang disebutnya "pencegahan yang diperluas".
Sementara itu, jajak pendapat di Korea Selatan menunjukkan mayoritas publik menginginkan Seoul memperoleh bom nuklir sendiri sebagai tanggapan atas ancaman Korea Utara, sesuatu yang ditentang Washington.
Baca Juga
“Selama Korea Selatan merasa bahwa pernyataan dan jaminan yang dibuat AS cukup kredibel, setidaknya Korea Selatan akan menahan diri untuk tidak melakukan itu," kata Hastings, menambahkan bahwa negara itu akan menegaskan kembali kewajibannya berdasarkan Nuclear Non-Proliferation Treaty.
“AS pada dasarnya mencoba untuk meningkatkan berbagi informasi dan kerja sama senjata nuklir, dan menempatkan aset nuklir di semenanjung Korea sebagai cara meyakinkan Korea Selatan bahwa mereka tidak perlu mengembangkan senjata nuklir karena ada perlindungan yang cukup dari AS," lanjutnya.
Di bawah "Deklarasi Washington" yang baru, AS akan memberikan ilmu rinci kepada Korea Selatan tentang rencana darurat untuk mencegah dan menanggapi setiap insiden nuklir di wilayah tersebut.
Washington juga akan mengerahkan kapal selam rudal balistik ke Korea Selatan.
“Pada dasarnya kedua belah pihak setuju untuk terlibat dalam diskusi tingkat tinggi untuk membuat Korea Selatan mengetahui bagaimana Amerika Serikat akan membuat keputusan itu,” kata Soo Kim, pemimpin area praktik kebijakan di perusahaan konsultan manajemen LMI.
“Tapi pada akhirnya, keputusan nuklir itu ada di tangan Presiden AS. Dari perspektif publik Korea Selatan, ini adalah jaminan verbal. Tapi, menurut saya dari perspektif tindakan, mungkin ada celah yang perlu diatasi," lanjutnya.
Biden telah menjelaskan bahwa tidak ada senjata nuklir AS yang akan ditempatkan di wilayah Korea Selatan.
Kim, yang dulunya adalah seorang analis di Central Intelligence Agency (CIA), yakin deklarasi dan tindakan yang menyertainya tidak akan menghalangi Korea Utara untuk terus mengembangkan persenjataan nuklirnya.
“Jika kita ingin melihat Korea Utara mundur atau mengambil langkah yang lebih lembut, kita akan melihat itu sejak lama,” katanya.
"Malahan, kita melihat [pemimpin Korea Utara] Kim Jong-un menyatakan lebih percaya diri bahwa negerinya merupakan negara senjata nuklir," lanjutnya.
Persoalan nuklir akan selalu seperti itu, kata Kim yang juga mantan analis kebijakan di think tank RAND Corporation.
“Jadi kedua sekutu pasti harus bisa menunjukkan langkah yang lebih konkret ... untuk menghilangkan kekhawatiran publik Korea Selatan tentang meningkatnya ancaman nuklir Korea Utara, tetapi juga mengirim pesan kepada Kim Jong-un bahwa mereka menganggapnya serius, tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui tindakan yang kredibel," tutupnya.
