Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menggelar rapat terbatas (ratas) dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas kondisi terkini di Papua dan pendekatan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi (Juru Bicara) Wapres Masduki Baidlowi memerinci bahwa terdapat dua bahasan yang dilakukan oleh orang nomor dua di Indonesia itu bersama dengan jajaran menterinya selama 2,5 jam.
Pertama mengenai pengembangan dan pemerataan pembangunan di Papua serta poin kedua Wapres meminta setiap jajaran untuk membahas mengenai keamanan di Papua.
“Papua kan sudah dikembangkan menjadi 6 DOB, daerah baru ada 6 provinsi sekarang dan itu diharapkan bagaimana agar pengembangan Papua, terutama terkait dengan pemerataan pembangunan itu segera terealisasi. Nah itu salah satu pokok pembicaraan yang tadi banyak memakan waktu. Kedua, tentu saja berbicara mengenai pola-pola penanganan keamanan Papua,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Rabu (26/4/2023).
Meski begitu, dia melanjutkan terkait dengan penanganan keamanan Papua disebutnya pembahasan belum selesai dilakukan sehingga akan dilakukan rapat lanjutan untuk fokus membahas persoalan tersebut.
Salah satu pembahasan alot disebutnya terjadi ketika membahas mengenai pola-pola penanganan masalah keamanan, mengingat adanya kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) yang melakukan penyerangan di Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.
Baca Juga
“Memang sebagaimana kita ketahui bahwa Papua memang ada daerah tertentu, yaitu Papua Tengah dan Pegunungan yang memang masih bermasalah dengan persoalan keamanan. Itu tadi juga dibicarakan secara khusus dan itu masih belum selesai pola dan cara penanganannya seperti apa, masih akan ada detil-detil yang akan dirumuskan oleh tim dari rapat koordinasi ini,” imbuhnya.
Selanjutnya, Masduki juga menjelaskan mengapa Wapres Ke-13 RI tersebut juga mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menghadiri ratas. Hal ini dikarenakan turut dibahas mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk pemerataan pembangunan di Papua.
“Juga kenapa mengundang Menteri Keuangan karena ini juga menyangkut dengan anggaran yang cukup besar, terkait dengan membangun infrastruktur dan seterusnya. Dan ini juga ada kaitannya dengan rencana kunjungan wakil presiden pada Juni inshaAllah,” tuturnya.
Sekadar informasi, hari pertama kerja usai cuti bersama Idulfitri 2023, Rabu (26/04/2023), Wakil Presiden (Wapres) selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) langsung memimpin rapat terbatas membahas tentang Papua.
Mengawali pertemuan, Wapres mengungkapkan rasa prihatin terkait situasi dalam dua pekan terakhir, dimana sejumlah prajurit TNI gugur dalam tugas operasi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, serta masih adanya tindak kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah tersebut.
Menyikapi situasi ini, Wapres menginstruksikan TNI dan Polri untuk memperkuat strategi yang komprehensif untuk Papua. Wapres meyakini, Panglima TNI dan Kapolri telah melakukan evaluasi operasi dan memperkuat langkah-langkah dengan menetapkan status operasi menjadi siaga tempur darat.
Namun, Ma’ruf mengingatkan, bersamaan dengan pendekatan keamanan, harus tetap konsisten dengan pendekatan kesejahteraan yang berbasis sosial-kultural dan administratif-politik untuk menangani akar persoalan dan isu-isu strategis di 6 Provinsi di tanah Papua.
Oleh sebab itu, dia pun menekankan pentingnya mengelola komunikasi luar negeri dan dalam negeri yang tepat, serta pentingnya kajian-kajian pemikiran strategis guna perbaikan formulasi dan pelaksanaan kebijakan soal Papua ke depan.
Pada rapat tersebut, Wapres juga meminta laporan perkembangan terkini, langkah-langkah yang telah diambil, serta usulan penanganan selanjutnya dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan pejabat lainnya yang hadir.
Hadir pula dalam ratas tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, adapun Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diwakili oleh Deputi II Edmil Nurjamil dan Deputi III Aswardi.
