Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenkes Larang PNS Bahas RUU Kesehatan di Luar Forum Resmi

Kemenkes menerbitkan surat yang berisi larangan bagi PNS membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan di luar forum resmi.
Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta Selatan./Istimewa
Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta Selatan./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan surat yang berisi larangan bagi pegawai negeri sipil atau PNS membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan di luar forum resmi.

Hal itu tercantum dalam surat nomor HK.01.01/D/4902/2023 bertanggal 11 April 2023 tentang RUU Kesehatan. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya.

Bisnis mengonfirmasi surat itu dengan memindai (scan) tanda tangan elektroniknya. Dokumennya terkonfirmasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dengan terbubuh tanda tangan elektronik dari Azhar.

Dalam surat itu, Azhar menjelaskan bahwa penyusunan RUU Kesehatan sedang berjalan. Kemenkes pun mengarahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Layanan Umum (BLU) unit pelaksana teknis untuk mendukung prosesnya secara positif.

Kemenkes pun melarang para PNS untuk membahas RUU Kesehatan dalam forum informal. Kemenkes mengkhawatirkan adanya persepsi PNS berseberangan sikap dengan pemerintah.

“Seluruh ASN Kemenkes tidak diperkenankan membahas RUU di luar forum resmi atau ikut menandatangani/memberi saran melalui institusi/organisasi di luar Kemenkes karena rawan disalahgunakan oleh institusi/organisasi lain tersebut sehingga seolah-olah berseberangan sikap dengan pemerintah,” dikutip dari surat Kemenkes, Senin (17/4/2023).

Melalui surat itu, Kemenkes menegaskan bahwa pimpinan satuan kerja (satker) atau unit pelaksana teknis, ASN, dan pegawai BLU di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan wajib mematuhi hal-hal itu.

Kemenkes pun mewajibkan para pimpinan satker dan unit pelaksana teknis untuk mengawasi seluruh PNS dan pegawai BLU agar mendukung sikap Kemenkes terkait RUU Kesehatan.

“Ketidakpatuhan terhadap hal-hal sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan pembinaan secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dikutip dari surat itu.

*Tulisan ini merupakan bagian dari laporan khusus Medan ‘Pertarungan’ RUU Kesehatan yang terbit di harian Bisnis Indonesia edisi Senin (17/4/2023). Baca laporan selengkapnya di epaper.bisnis.com.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper