Bisnis.com, JAKARTA - Partai oposisi Korea Selatan (Korsel) mendesak pemerintah segera menyelidiki dugaan spionase oleh Amerika Serikat (AS) usai dokumen rahasianya bocor ke publik.
Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa Washington telah memata-matai penasihat keamanan nasional Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan pasokan senjata ke Ukraina.
Kendati demikian, desakan tersebut ternyata tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Yoon dan jajarannya justru mengecilkan kepentingan dari dokumen rahasia yang bocor pada Selasa (11/4/2023).
Kantor Kepresidenan Korea Selatan menilai bahwa sebagian besar dokumen itu palsu dan tidak ada niat jahat yang dimiliki AS dalam insiden tersebut.
Hal ini lantas memicu kemarahan dari anggota parlemen oposisi Korea Selatan. Mereka menuduh pemerintah mencoba untuk membiarkan insiden tersebut dan memutuskan untuk menjaga hubungan baik dengan AS, menjelang kunjungan kenegaraan Yoon pada akhir April 2023.
“Pemerintah harus menyelesaikan tuduhan penyadapan dan jika terbukti benar, pemerintah harus mendapatkan permintaan maaf resmi dan jaminan tidak akan melakukannya lagi dari AS,” ujar Kepala Oposisi Partai Demokrat Lee Jae-myung dikutip dari CNA, Rabu (12/4/2023).
Baca Juga
Seperti diketahui, beredar sejumlah dokumen yang memberi gambaran pada sebagian dari perang di Ukraina selama sebulan, dan memicu pertikaian diplomatik antara AS dan beberapa sekutu.
Melansir dari Reuters, terdapat dokumen yang memberi informasi terkait diskusi dari para pejabat Korea Selatan mengenai tekanan AS pada Seoul untuk membantu memasok senjata ke Ukraina.
Adapun penjelasan yang menunjukkan bahwa AS bisa saja memata-matai Korea Selatan, salah satu sekutu terpentingnya, dan mengundang kecaman dari Negeri Gingseng itu.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan bahwa kecurigaan bahwa kantornya di Seoul dipantau adalah "benar-benar salah" dan setiap upaya untuk menggoyahkan persekutuannya dengan AS merupakan tindakan "mengorbankan kepentingan nasional".
Yoon mengatakan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengadakan pembicaraan telepon dengan Menhan Korsel. Keduanya mengatakan bahwa banyak dokumen tentang Korea Selatan yang dipalsukan.
