Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat menilai bahwa pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan menjadi alasan utama dari pengajuan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung dalam Kongres Luar Biasa alias kudeta Partai Demokrat.
Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama bersama Jhoni Allen Marbun telah mengajukan PK atas putusan kasasi MA dengan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022 yang diputus pada 29 September 2022.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, keputusan Moeldoko untuk mengajukan PK tepat satu hari setelah Demokrat mengusung Anies sebagai bakal calon presiden (capres) telah menjadi bukti kuat bahwa jenderal purnawiran TNI itu berupaya untuk menggagalkan pencapresan ini.
Dia menilai, ada upaya serius yang dijalankan Moeldoko untuk menggagalkan pencapresan Anies, dan lebih parahnya lagi untuk membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan cara mengambil alih Partai Demokrat.
“Ada upaya untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja salah satu caranya dengan mengambil alih Partai Demokrat karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” terangnya di Gedung DPP Demokrat, Senin (3/4/2023).
AHY memahami bahwa pengusungan Anies sebagai capres pilihan Koalisi Perubahan memang menjadi pilihan yang berisiko. Sebab, dia menyadari bahwa Anies menjadi sosok capres yang pada faktanya tidak dikehendaki oleh rezim penguasa.
Baca Juga
AHY mengaku tak ingin memusingkan persoalan tersebut. Demokrat dan Koalisi Perubahan, ujarnya, lebih memilih fokus pada persoalan yang kini tengah dihadapi oleh rakyat seperti inflasi dan utang negara yang terus meroket.
