Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kazakhstan memastikan bakal tetap menggelar Pemilihan Umum pada Minggu (19/3/2023) sebagai wujud kebangkitan rakyat Kazakhstan di tengah duka insiden tahun lalu.
Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Kazbek Bokebayev menyebut setahun lalu tepatnya 10 Januari 2022 telah ditetapkan sebagai hari berkabung nasional setelah insiden kerusuhan yang menewaskan ratusan masyarakat.
Tragedi itu diawali dari protes kenaikan harga bahan bakar gas di Kazakhstan yang berkembang menjadi kerusuhan besar.
Selain protes kenaikan harga bahan bakar, masyarakat juga mengkritisi pemerintah yang otoriter, korupsi, kekayaan terpusat, kesenjangan sosial dan kurangnya implementasi demokrasi di negara tersebut.
Setelah insiden itu lewat, Kazbek mengatakan negaranya tidak mau berlarut-larut dalam duka. Pemilu yang digelar merupakan salah satu bukti kebangkitan Kazakhstan.
Pemilu itu sendiri akan memilih perwakilan majelis rendah parlemen (Mazhilis) dan badan perwakilan lokal (Maslikhat) sebagai bentuk perkembangan demokrasi di negara Kazakhstan.
Baca Juga
“Kazakhstan kini telah miliki prinsip-prinsip demokrasi baru. Selain itu, juga memiliki parlemen yang lebih berpengaruh, kekuasaan presiden yang terbatas, prosedur yang disederhanakan untuk mendaftarkan partai politik baru, dan pemilihan langsung wali kota,” tuturnya di Jakarta, Jumat (17/3).
Dia juga menegaskan bahwa pesta demokrasi yang bakal digelar di Kazakhstan bakal berjalan dengan jujur, adil dan transparan, sehingga masyarakat bisa lebih makmur dan sistem politik Kazakhstan bisa lebih kompetitif serta dinamis.
“Negara kita selalu menunjukkan komitmen Pemilu yang bersih, jujur, adil dan terbuka,” katanya.
Menurutnya, salah satu kebangkitan politik Negara Kazakhstan adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi pada awal Januari 2023 kemarin, ditambah ada tujuh partai politik yang telah terdaftar sebagai peserta pemilu pada 19 Maret 2023 nanti.
“Partisipasi dalam pemilihan yang kompetitif selanjutnya akan berkontribusi pada penguatan sistem multi-partai melalui meningkatkan pluralitas dan pengaruh politik oposisi,” ujarnya.
Kazbek menyebut bahwa model proporsional-mayoritas campuran akan digunakan untuk pertama kalinya untuk pemilihan Mazhilis sejak tahun 2004. Melalui model ini, 70 persen wakil akan dipilih secara proporsional dari daftar partai dan 30 persen oleh pemerintahan mayoritas dari daerah pemilihan dengan satu wakil.
“Artinya, 29 dari 98 anggota parlemen akan dipilih di daerah pemilihan mandat tunggal, pertama kali sejak 2004. Sementara 69 akan dipilih dari daftar partai di bawah model perwakilan proporsional dari satu daerah pemilihan nasional,” tuturnya.
