Bisnis.com, JAKARTA - Sosok mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin menjadi sorotan usai dirinya didakwa atas dugaan kasus korupsi dan pencucian uang. PM Malaysia dengan masa jabatan tersingkat itu diduga terlibat penyelewangan dana program stimulus Covid-19.
Muhyiddin dituduh menerima RM232,5 juta atau Rp796,17 miliar dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan melakukan pencucian uang sebesar RM195 juta atau sekitar Rp667,76 miliar.
Muhyiddin bukanlah sosok baru di dunia politik. Pria kelahiran 15 Mei 1957 itu telah berkecimpung di dunia politik sejak tahun 1970-an.
Muhyiddin yang merupakan anak dari Muhammad Yasin bin Muhammad, salah satu ulama ternama di Johor itu memulai perjalanan karier politiknya dengan bergabung bersama Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) pada 1971.
Dalam organisasi tersebut, Muhyiddin sempat menduduki beberapa posisi penting seperti Ketua Pemuda dan sekretaris UMNO Cabang Pagoh, Ketua UMNO Distrik Pagoh, hingga Ketua UMNO Johor.
UMNO membawa pengaruh besar pada hidupnya. Karier cemerlang Muhyiddin membuat pria berumur 66 tahun itu berhasil menduduki kursi Menteri Besar Johor pada 1986 hingga 1995.
Baca Juga
Dalam kepemimpinannya, pemerintah Johor mampu mencatat pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 9 persen selama lima tahun berturut-turut.
Pencapaiannya itu lantas membuat Muhyiddin memutuskan untuk melebarkannya sayapnya di dunia politik. Pada pemilihan umum 1995, Muhyiddin bertanding untuk memperebutkan kursi sebagai anggota parlemen Dewan Rakyat untuk daerah pemilihan Pagoh.
Dia kemudian berhasil menjabat beberapa posisi penting seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (1995–1999), Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Konsumen (1999–2004), Menteri Pertanian dan Industri berbasis Agro (2004–2008) dan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri (2008–2009).
Pada 2009, Muhyiddin kemudian diangkat menjadi wakil PM Malaysia mendampingi PM Malaysia kala itu Najib Tun Razak dan juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan.
Muhyiddin kemudian dipecat dari jabatannya pada Juli 2015 setelah dia membuat pernyataan publik tentang penanganan kasus PM Malaysia Najib terkait skandal 1Malaysia Development Berhad.
Muhyiddin yang tak lagi menjadi pejabat pemerintah memutuskan untuk mendaftarkan partai politik baru bernama Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) bersama dengan PM Malaysia keempat Mahathir Mohamad pada Agustus 2016.
Langkah tersebut ternyata berhasil membawa Muhyiddin kembali masuk ke dalam jajaran menteri kabinet. Pada 2018, dia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Malaysia menggantikan Ahmad Zahid Hamidi.
Dua tahun berselang, Muhyiddin kemudian berhasil menduduki jabatan PM Malaysia. Dia dilantik pada 1 Maret 2020 setelah PM sebelumnya Mahathir Mohamad mengundurkan diri secara tiba-tiba.
